DPT Bermasalah, Tetap Disahkan

Tidak ada komentar 139 views

Jakarta, (DOC) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 pada Senin (04/11/2013). Padahal, masih ada sebanyak 10,4 juta pemilih bermasalah yang ada dalam DPT tersebut.
Partai DI Perjuangan menegaskan tak sepakat dengan penetapan DPT yang dilakukan KPU dengan memasukkan 10,4 juta pemilih bermasalah tersebut. Bahkan KPU dinilai telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012.
“Penetapan DPT melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga DPP PDI Perjuangan sedang mengkaji langkah politik apa yang akan diambil,” kata Wasekjen PDI P, Hasto Kristiyanto di Gedung DPR, Rabu (06/11/2013).
Dia pun menuding jika dalam penetapan DPT tersebut ada skenario khusus yang dilakukan oleh rezim penguasa untuk bisa kembali memenangkan pemilu lewat data kependudukan yang bermasalah. Dengan skenario itu, menurutnya tak tinggal diam, saat ini ia mengaku sedang menyiapkan beberapa skenario untuk menjabarkan kecurangan yang hendak dilakukan rezim penguasa lewat DPT bermasalah.
“Masih ada upaya politik untuk mencoba skenario bertahan dari rezim berkuasa salah satunya melalui DPT yang ditetapkan nyatanya ada 10,4 juta pemilih bermasalah. UU Nomor 8 tahun 2012 itu sarat mutlak 1 Suro meleburkan ahli IT besok akan kami presentasikan bagaimana adanya duplikasi NIK,” terangnya.
Selain itu, Hasto pun menduga adanya kerja sama antara Lemsaneg dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kerja sama ini juga dinilai sebagai bentuk pertahanan agar partai penguasa meraih suara setidaknya 13 persen dalam pemilu tahun depan.
“Implikasi suara capai 10 sampai 13 persen suara diperoleh dari manipulasi DPT dan Lemsaneg itu bisa capai 10-13 persen hampir mendekati gabungan (partai politik) PDIP kurang dikitlah (periode lalu),” tegas Hasto.
Menurutnya sekenario ini harus dijegal, pasalnya, hal ini dapat melukai proses Demokrasi yang sudah berjalan selama ini.
“Sehingga sangat bahayakan demokrasi ke depan, apalagi Pemilu 2014 tanpa incumbent suatu resiko politik sangat besar. Seharusnya tidak ada pihak yang ditolerir, sehingga ini bahaya demokrasi,” pungkasnya. (co/r4)

Tag: