Dua Gembong Narkoba Dapat Grasi

 Hukum, Nasional

NU Sesalkan Langkah Presiden

Jakarta (DOC) – Langkah Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan grasi untuk dua gembong narkoba, disesalkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU menilai, langkah Presiden sangat tidak tepat.

“Dengan segala hormat, untuk keputusan grasi itu saya menyatakan tidak sependapat,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Kiai Said mangatakan, grasi untuk gembong narkoba tersebut dikhawatirkan melemahkan semangat pengenaan efek jera terhadap terpidana kasus peredaran narkoba.

Dia berharap, pemerintah Indonesia bisa meniru China dan Singapura. Dimana, di negara tersebut tidak peduli warga negaranya sendiri, jika terjerat peredaran narkoba hukumannya pasti berat.

”Mereka jelas non muslim dan bisa, kita kok tidak,” tegasnya.

Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU, Andi Najmi Fuaidi, juga menyesalkan langkah Presiden. Menurut Andi, langkah tersebut sebagai tindakan penggunaan hak konstitusional yang tidak tepat karena peredaran narkoba masuk dalam 20 jenis kejahatan serius yang mengancam setiap bangsa sebagaimana teroris, korupsi, dan pembunuhan massal atau genocida.

”Memang grasi adalah hak konstitusional Presiden. Namun pemberian grasi atas terpidana kasus peredaran narkoba sangat mengusik rasa keadilan masyarakat,” tegas Andi.

Andi mengkhawatirkan langkah Presiden tersebut dapat menimbulkan kegalauan kepada kelompok masyarakat yang tengah berjihad memberantas narkoba.

Seperti diketahui, Presiden SBY mengabulkan pengajuan grasi oleh 2 gembong narkoba Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid, dan Merika Pranola alias Ola alias Tania. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, mengatakan pemberian grasi tersebut dilakukan SBY atas dasar perhatiannya kepada warga negara Indonesia yang dijatuhi vonis hukuman mati dalam kasus pidana.(r3/sm)