E-Controlling Belum Maksimal, DPRD Kesulitan Pantau Serapan Anggaran

foto : Reni Astuti

Surabaya,(DOC) – Anggota DPRD Kota Surabaya, ternyata tidak bisa leluasa dalam memantau serapan anggaran APBD. Fakta tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Reni Astuti.

Menurut Reny, sejak 2 tahun lalu anggota legislatif kesulitan mendapatkan akses data serapan melalui E-Controlling. Padahal keberadaan E-Controlling sangat dibutuhkan untuk mengawal kinerja serapan.

“Dulu kita bisa akses bareng untuk mengawal kineraja serapan. Tapi sejak 2 tahun lalu kita kesulitan,” ungkap Reny Astuti, Rabu (20/12/2017).

Satu-satunya cara yang bisa dilakukan anggota dewan untuk mengorek keterangan adalah saat ada hearing (dengar pendapat) atau rapat. Sebelumnya, masing-masing komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD bisa mengaksesnya setiap saat.

Bahkan saat anggota dewan menanyakan kesulitan mengakses data serapan, pemerintah kota juga tidak memberikan penjelasan. Padahal, data tersebut mestinya mudah diakses oleh siapapun.

“Kalau masyarakat meminta juga bisa, karena berkaitan dengan informasi publik,” katanya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai keberadaan E-Controlling sebenarnya sangat dibutuhkan. Kalangan dewan terutama badan anggaran bisa mengetahui akumulasi anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau bisa diakses via online, kita bisa mengetahui secara detail serapan anggaran di OPD berkaitan dengan belanja langsung dan tak langsung,” ungkap Reny.

Menurutnya, fungsi budjeting DPRD tak hanya menganggarkan, tapi juga mengetahuyi implementasi anggarannya.

“Harus diakui, jika legislatif melakukan pengawasan akan berpengaruh pada kinerja OPD,” pungkas Reny.(rob/r7)