Eks Petugas Satpol PP Divonis Lima Tahun Penjara Atas Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur

ilustrasi

Surabaya,(DOC) – Mantan petugas Satpol PP kota Surabaya, Muhamad Faruq(25), divonis hukuman lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, atas perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur berinisial MH(13).

Vonis terhadap warga Dupak 4/19 Surabaya tersebut, dibacakan dalam persidangan yang digelar di ruang Kartika PN Surabaya, Rabu (18/10/2017).

“Menyatakan terdakwa bersalah sesuai pasal yang didakwakan dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara,” ujar hakim saat membacakan amar putusan sidang.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, hakim menilai perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban. Sedangkan status terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya dijadikan pertimbangan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU), Kejaksaan Negeri(Kejari) Surabaya, Ali Prakoso yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Atas vonis ini, pihak jaksa maupun terdakwa masih akan berfikir untuk menempuh upaya hukum banding. “Saya minta waktu untuk pikir-pikir pak hakim,” ujar terdakwa.

Untuk diketahui, Muhammad Faruq duduk di kursi pesakitan, karena dilaporkan oleh Hermanto orangtua korban ke Mapolrestabes Surabaya, pada Juli 2017 lalu.

Terdakwa dilaporkan telah beberapa kali menyetubuhi korban yang masih berumur 13 tahun. Saat menjalankan aksinya, korban mengaku selalu dibujuk oleh terdakwa. Bahkan korban merasa dihipnotis, sehingga menuruti kemauan terdakwa.

Didepan persidangan, korban mengaku disetubuhi oleh terdakwa di hotel Asri, jalan Tembaan 1/5 Surabaya sebanyak dua kali, pada Mei 2017 lalu.

Kepada korban, terdakwa mengatakan bahwa dirinya berjanji bakal menikahi korban. Namun pada 1 Juli 2017, tanpa alasan jelas, terdakwa memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan korban. Akhirnya korban melapor ke orang tuanya dan dilanjutkan ke kantor polisi.

Atas perbutannya, oleh jaksa, terdakwa dijerat pasal 81 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.(sp/r7)