Eksekusi Jl Tunjungan Cacat Hukum

Tidak ada komentar 180 views

Surabaya, (DOC) -Upaya eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap tanah dan bangunan di jalan Tunjungan No 78 berbuntut panjang.Pasalnya eksekusi tersebut dinilai tidak sesuai dengan amar putusan.
Sistono Wijaya melalui kuasa hukumnya Mun Arif mengatakan,putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 636/Pdt.G/2005/PN.Sby yang dijadikan dasar untuk mengeksekusi lahan tersebut sifatnya non eksekutable dengan alasan tanah tersebut merupakan aset Negara yang jika dilepas kepada pihak lain harus mendapatkan ijin dari Kementrian Keuangan sesuai dengan UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara “Faktanya sampai saat ini,kementrian keuangan tidak pernah memberikan persetujuannya, tapi kenapa ini tetap dipaksakan untuk dieksekusi?, ” ujarnya heran.
Pria yang akrab disapa Arif ini menambahkan, pihaknya menilai amar putusan yang dikeluarkan oleh majlis hakim bersifat tidak jelas, hal ini lantaran tidak memuat soal letak dan batas obyek yang akan dilakukan eksekusi.Disamping itu luas tanah yang akan dilakukan eksekusi faktanya berbeda dengan amar putusan.Jika tetap dipaksakan putusan tersebut mengandung ultra Vires “Dalam amar putusan obyek yang dimaksud adalah Jalan Tunjungan No 80, namun kenyataannya bangunan milik klien kami yang berada di Jalan Tunjungan No 78 juga akan dieksekusi, ini berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh oknum Pengadilan negeri Surabaya, ” tegasnya.
Masih menurut Arif, sejak awal gugatan perkara ini, klien kami tidak pernah masuk atau melibatkan diri sebagai para pihak, sehingga amar putusan tersebut tidak bisa menjangkau klien kami “Mestinya harus ada amar yang berbunyi “dan atau setiap orang yang mendapatkan hak dari Tergugat, namun faktanya ini tidak ada, makanya kami menilai itu tidak dapat dieksekusi, ” urainya.
Dalam perkara ini, lanjut Arif, klien kami mengaku pernah dipanggil oleh pansek Pengadilan negeri Surabaya, dalam pertemuan tersebut Pansek menawarkan uang senilai 750 juta agar menyerahkan obyek secara baik-baik “Ini khan tidak benar, harusnya pansek harus netral, tidak berpihak kepada pemohon eksekusi, ” tuturnya.
Oleh sebab itu, jelas Arif, pihaknya melaporkan panitera sekretaris pengadilan negeri Surabaya Darno SH MH ke Polda Jawa Timur dengan nomor laporan polisi LPB/620/VI/2013/UM/Polda Jatim dengan dugaan membuat surat panggilan eksekusi palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUH Pidana dan menyalahgunakan wewenang dan jabatan sesuai pasal 421 KUH Pidana “Dalam waktu dekat kita juga akan memasukkan gugatan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya, ” pungkasnya. (r4)