Surabaya (DOC) – Jika ingin pemerintahan di Jatim berjalan dengan baik, maka eksekutif dan legislatif harus menjadi kerangka utama dan pertama dalam menyusun setiap program pembangunan di Jatim.
Demikian disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo saat memberikan sambutan pada acara Buka puasa Bersama DPRD Jatim di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jatim di Gedung Dewan Jl. Indrapura, Surabaya, Kamis (24/5/2018).
Langkah pertama yang harus dilakukan, lanjutnya, adalah menyamakan frekuensi antara politisi atau legislatif dengan birokrasi atau eksekutif, yang harus selaras dalam menyusun program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.
Menurut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, pengambilan keputusan yang dilakukan legislatif dan eksekutif di Jatim telah pada posisi yang benar, yakni melibatkan semua pihak- terutama masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan .
“Saya kira legislatif, eksekutif, TNI-Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat menempati posisi sangat penting dalam setiap perumusan dan pengambilan keputusan,” terangnya.
Ditambahkan, kondisi harmonis antara legislatif dan eksekutif di Jatim telah menciptakan stabilitas yang baik sehingga tidak terjadi faksi faksi antar partai . “Tidak ada faksi faksi partai politik selain faksi Jatim. Ini jadi kultur yang baik dan harus dipertahankan, ujarnya. Dengan demikian, kinerja utama DPRD bisa fokus, yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat
Sebelumnya, saat memberikan sambutan, Ketua DPRD Prov. Jatim Abdul Halim Iskandar M.Pd menyampaikan gagasannya, yaitu membangun kepemimpinan berkelanjutan. Artinya, Jatim ke depan harus menempatkan mantan mantan gubernur dan bupati pada porsinya, sebagai seseorang yang telah berjasa dan mendharma baktikan hidupnya dalam memimpin pembangunan di daerahnya.
Mantan gubernur, lanjutnya, harus diberi tempat istimewa karena selama pengabdiannya telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Senagai misal Gubernur Pakde Karwo yang selama dua periode telah memberikan banyak hasil pembangunan kepada masyarakat.
“Hasil kerja pimpinan yang baik dari gubernur, bupati harus dapat dipertahankan dan diteruskan serta mencari terobosan baru bagi kesejahteraan. Jika ini bisa menjadi kebijakan, saya yakin Jatim akan menjadi provinsi yang berbeda dengan provinsi provinsi lainnya di Indonesia,” tutupnya sambil meminta Komisi A untuk dapat merumuskan dan mengkonkritkan gagasan ini. (bah)