Evaluasi Kinerja Komisi C Bahas Soal Tipping Fee Sampah

Surabaya, (DOC)- Anggota Komisi C DPRD Surabaya kembali melakukan evaluasi terhadap beberapa kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah kota (pemkot) Surabaya. Kali ini, komisi yang membidangi masalah pembangunan itu menyoroti kinerja yang dilakukan bagian bina program. Menurut Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar, cara untuk melihat baik tidaknya kinerja dari bina program sebenarnya cukup mudah. Salah satunya dengan melihat date e-controling yang dimiliki pemkot Surabaya. “Kalau melihat data e-controling tahun ini sangat kacau, bahkan menurut saya lebih baik saja dihapus saja program tersebut,” ujar Alim, sapaan Sachiroel Alim Anwar saat mengawali hearing (dengar pendapat) kemarin, Senin (7/1). Alim menjelaskan, selama ini komisinya kerap menjadikan e-controling sebagai referensi utama dalam memantau perkembangan berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah kota. Namun jika hanya data yang di tampilkan, menurutnya, itu tidak sesuai dengan tujuan utama pemkot dalam memberikan transparasnsi informasi bagi warga. “jika dari awal saya tahu e-controling hanya seperti ini, lebih baik saya tidak mau ketika dulu dikasih pasword-nya,” tegas Alim dengan suara lantang. Selain memperburuk citra bagian bina program, imbuhnya, kebiasaan pegawai yang tidak memperbarui perkembangan proyek pembangunan yang dilakukan sebenarnya juga memiliki sisi negatif yang lain. Salah satunya pejabat yang telah benar benar bekerja dengan baik, secara otomatis tidak akan kelihatan jeri payahnya selama ini. “Ini sama dengan mengebiri pejabat yang ber prestasi, sebab data yang dipasang ternyata lama semua,” sesal politisi yang telah menjabat sebagai anggota legislatif selama dua periode ini. Anggota Komisi C lainya Sudirjo, mengaku heran dengan kinerja yang ada di bina program. Menurutnya, sebagai instansi yang tugas utamanya melakukan pembinaan terhadap seluruh SKPD yang ada di Surabaya, seharusnya bina program memiliki “konecting” yang baik dengan beberapa instansi terkait. Akan tetapi dalam dengar pendapat kali ini, hal itu tidak tampak sama sekali. “Seharusnya bagian Bina Program bisa mengcover seluruh perkembangan program di tiap SKPD. Mulai dari bagian keuangan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR, red), PU Bina Marga hingga Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko, red). Jika tidak mampu ya seperti ini, yang satu gak bisa jawab sedang lainya laporan anggaran tidak siap,” sesal politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Menurut Sudirjo, solusi dalam menyelesaikan kemalasan yang ada di bina program sebenarnya cukup mudah. Pertama Ery Cahyadi selaku Plt Kabag Bina Program didevinitifkan agar kinerjanya tambah semangat, atau jika yang bersangkutan dinilai tidak mampu segera diganti dengan yang lain. “Ini adalah evalusi terakhir untuk tahun ini, makanya saya juga heran pak Eri Cahyadi tidak bisa datang. Apapun alasanya harusnya beliau meluangkan waktu sebentar untuk datang,” ujar Sudirjo. Legislatif, tambah Sudirjo, dalam forum ini sebenarnya ingin saling memberi masukan satu sama lain. karena pada dasarnya komisinya ingin melihat kerja nyata bukan janji palsu seperti yang disampaikan selama ini. “Pesan saya tetep seperti tadi, jika pak Ery tidak bisa diandalkan lebih baik diganti saja,” tandasnya. Sementara beberapa pejabat dar bina program yang hadir di ruang Komisi C tidak ada satupun yang dapat memberikan tanggapan dari sorotan yang diberikan anggota legislatif.(K1/R7)