Fatwa Haram Golput Berlebihan

Tidak ada komentar 217 views

Jakarta, (DOC) – Seiring meningkatnya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (Golput) pada tiap Pemilu, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk golput.
Pemerhati pendidikan, Salim Shihab mengatakan, fatwa golput haram terlalu berlebihan karena golput merupakan hak warga negara. Seharusnya tidak perlu dengan mengeluarkan fatwa tersebut tapi bagaimana cara memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak golput.
“MUI membuat fatwa golput haram untuk membuat masyarakat aktif dan menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin, namun bukannya didoktrin haram yang kesannya justru jadi menakut-nakuti. Cara untuk mengurangi angka golput yang efektif adalah dengan cara memberikan pendidikan politik tentang pentingnya hak suara masyarakat yang menentukan nasib bangsa,” ujarnya.
Adik dari ulama Quraish Shihab ini menambahkan meningkatnya golput juga terjadi karena sistem pemilu legislatif saat ini yang membingungkan masyarakat. “Pada pileg ada ratusan caleg yang terdaftar, dan masyarakat tidak mengenal caleg-caleg itu satu persatu. Akhirnya masyarakat bingung dan memutuskan untuk golput,” ujar Salim.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Afifuddin, menilai bahwa fatwa golput haram MUI tujuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat agar tidak golput dan seharusnya tidak perlu karena Indonesia bukan negara islam. “Fatwa golput haram sebenarnya hanya sebatas himbauan untuk mendongkrak partisipasi masyarakat. Selain itu, aturan memilih adalah hak dan bukan kewajiban warga negara. Yang perlu dilakukan MUI adalah mengajak tokoh-tokoh agama untuk menghimbau masyarakat agar memilih dan mempercayakan adanya perubahan,” paparnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan, fatwa golput haram MUI terlalu berlebihan, walaupun tujuannya untuk mendorong agar masyarakat sebagai warga negara ada rasa memiliki dan bagaimana menentukan nasib bangsa. “MUI tidak usah terlalu berlebihan, yang harus dilakukan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi adalah dengan menyadarkan masyarakat tentang arti penting pemilu,” ucapnya tegas.
Siti Zuhro menambahkan, jika dilihat payung hukum tidak ada pasal yang mengharuskan atau mewajibkan warga negara harus memilih saat pemilu. “Tidak ada aturan yang mengharuskan masyarakat memilih, sehingga masyarakat memandang bahwa pemilu tidak harus memilih. Masyarakat mulai bosan dengan pemilu karena karakter masyarakat perkotaan atau urban yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, masyarakat sering kecewa dengan maraknya korupsi, dan pandangan negatif yang dirasakan masyarakat terhadap perubahan yang tak kunjung datang,” imbuhnya. (r4)