FKB Sebut Haram Anggaran Alat Kesehatan

Tidak ada komentar 183 views

Surabaya , (DOC) – Persoalan APBD 2013 terus bergulir meski penetapan anggaran pembangunan dan belanja kota Surabaya 2013 itu sudah dilakukan dan tinggal menunggu represif gubernur namun penetapan itu masih menyisakan persoalan yang cukup serius. Diantaranya soal adanya penganggaran pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit Bhakti Darma Husada(BDH), senilai Rp. 50 milliar.
Kini polemik antar anggota dewan menyangkut dana tersebut, terus bergulir terutama soal proses dan mekanisme penganggaran yang tidak melalui pembahasan di komisi, melainkan langsung muncul di tingkat Badan Anggaran(Banggar). Sebagian besar anggota dewan menganggap anggaran untuk pembelian alat kesehatan itu adalah anggaran siluman.
Sikap tidak mendukung ini, salah satunya ditunjukkan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa(FKB), yang menyatakan dana tersebut , haram hukumnya. “anggaran untuk pembelian Alat Kesehatan(Alkes), tidak melalui prosedur yang benar, sehingga saya sebut anggaran haram.” Tegas Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Masduqi Thoha, Rabu(19/12/2012).
Masduqi yang juga Anggota komisi D DPRD Surabaya menjelaskan, didalam pembahasan anggaran di komisi D, anggaran untuk pembelian alat alat kesehatan, tidak pernah dibahas, bahkan tidak diusulkan sama sekali oleh pihak BDH. Tapi anehnya anggaran tersebut muncul di Forum Banggar. Lebih aneh lagi, lanjut Masduki, usulan anggaran Rp. 1 milliar, yang diajukan oleh komisi D, untuk santunan kematian warga miskin Surabaya, justru ditolak dan ditiadakan. “Saya berharap pada Gubernur yang punya hak untuk melakukan represif agar mempelototi anggaran APBD yang tidak benar, apalagi dari anggaran itu tanpa melalui pembahasan di komisi,dan saya harap SKPD untuk tidak menggunakan dana haram itu.”tegas Masduki.
Lebih lanjut Masduki Toha menambahkan, di tahun 2012 lalu, kejadian serupa juga pernah terjadi, saat rumah sakit BDH, mendapat kucuran anggaran APBD yang bukan usulan pihak rumah sakit. Bahkan nilainya lebih besar dari sekarang yaitu mencapai Rp. 60 milliar. “akhirnya anggaran itu juga tak terpakai dan dikembalikan. Kenapa kok sekarang terjadi lagi.” cetus Masduqi. (K5/R7)