Gaeki Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Sertifikasi

Tidak ada komentar 230 views

Surabaya (DOC) – Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (Gaeki) meminta pemerintah segera membentuk lembaga sertifikasi kopi. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya negara tujuan ekspor kopi yang menyaratkan adanya sertifikasi komoditas kopi dalam hal lingkungan hidup.

Ketua Umum Gaeki, Hutama Sugandi menerangkan, permintaan sertifikasi tersebut sudah sejak lima tahun terakhir. Saat ini, mereka semakin memperketat persyaratan tersebut. Bahkan, mereka menargetkan, tahun 2015 seluruh kopi yang diekspor ke negara Eropa harus sudah bersertifikasi.

“Mereka telah menunjuk LSM asing untuk melakukan sertifikasi lahan. Ini yang kami merasa keberatan. Apalagi LSM asing ini akan melakukan survei hingga level terendah. Untuk itu, kami mendesak pemerintah segera membentuk lembaga sertifikasi nasional,” tegas Sugandhi di kantornya, siang tadi (23/1).

Dia menegaskan, saat ini Gaeki bersama gabungan eksportir kakao juga telah memperjuangkan hal tersebut diforum internasional agar bisa diterima dunia.

“Jika sertifikasi dilakukan oleh lembaga nasional, tidak hanya akan memangkas biaya yang harus dikeluarkan, juga kemandirian sektor kopi bisa dirasakan. Jangan sampai kita disetir asing. Selain itu, biaya sertifikasi tersebut akan menjadi pemasukan kas negara,” katanya.

Saat ini, total eksportir kopi diseluruh Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat lingkungan hidup hanya sekitar 4%. Padahal volume ekspor Indonesia ke Uni Eropa sangat besar, mencapai 30% dari total ekspor.

Artinya, kata dia, jika sampai 2015 eksportir yang memiliki sertifikasi lingkungan kecil, bisa dipastikan ekspor kopi Indonesia bakal tergerus.

“Selain adanya sertifikasi, ekspor kita juga sering terkendala ketentuan kadar residu dalam kopi. Bahkan, kopi dari Sumatra ada yang ditolak di Jepang gara-gara aturan carbaryl atau toleransi kandungan residu dalam kopi yang cukup rendah, mencapai 0,01%. Padahal di Amerika dan Eropa misalnya, toleransi mencapai 0,1%,” terangnya.

Adanya kandungan residu dalam kopi Sumatra karena pola tanam kopi disana menggunakan pola tumpang sari. Sehingga pemberian pestisida untuk tanaman lain masuk dalam kopi.
“Kebijakan di Jepang ini memang sangat mengberpengaruh. Karena Sumatra adalah produsen kopi Indonesia terbesar, kontribusinya mencapai 70% dari produksi nasional,” tegas Sugandhi.

Dia mengungkapkan, rendahnya toleransi tersebut karena Jepang menggunakan sistem positif list untuk 140 jenis komoditas. Sementara komoditas yang tidak masuk pasitif list dipukul rata dengan toleransi 0,01%.

“Ironisnya, kopi tidak masuk positif list, sehingga toleransinya sangat rendah. Ini juga sedang kami perjuangkan agar ekspor kita ke Jepang tidak tergerus. Karena Jepang adalaj negara tujuan ekspor kopi terbesar ketiga setelah Jerman dan Amerika,” terangnya.(r8/r3)