Gagal Relokasi Trayek, Komisi C DPRD Surabaya Ancam Ganti Kadishub

Surabaya – Komisi C DPRD Kota Surabaya sudah kehilangan kesabaran terkait polemik pemindahan trayek Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dari Terminal Purabaya ke Tambak Oso Wilangun (TOW). Komisi yang membidangi pembangunan ini menganggap, Dinas Perhubungan Surabaya (Dishub) tak mampu menjalankan tugas merelokasi bus yang beroperasi di jalur Pantura dari terminal Purabaya ke Terminal Tambak Osowilangun, sehingga menimbulkan dampak yang berkepanjangan pada para penumpang dan pedagang.

“Jika masalah relokasi ini terus berlanjut, kami (komisi C) akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas pergantian Kadishub karena dianggap tidak mampu,” tegas Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar, Senin (18/2).
Menurur Alim, demikian panggilan Sachiroel Alim anwar, terhadap keputusan yang telah dibuat dirjen, semestinya dinas perhubungan ikut mengawal kebijakan tersebut. Sehingga, realisasi pemindahan trayek AKAP dari Terminal Purabaya ke TOW sudah bisa dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei 2012.
“Tapi kalau sampai molor sampe sekarang itu kan artinya sama saja dengan membiarkan masalah ini. Saya jadi heran, apa yang membuat Dishub tidak tegas terhadap bus yang masih masuk Purabaya. ada apa ini?,” herannya.
Menurutnya, tujuan awal relokasi trayek bus AKAP adalah untuk meramaikan Terminal Oso Wilangun. Oleh karena itu, dirinya juga mengaku heran dengan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Purabaya, yang terkesan melakukan pembiaran terhadap bus yang tidak mau pindah trayek.
“Saya tahu rencana relokasi ini di dalamnya banyak kepentingan. Salah satunya para pemilik modal. Tapi persetujuan relokasi ini sudah ditandatangani Dirjen pusat, harusnya diikuti bukan malah terkesan di halangi,” tandas Alim.
Untuk itu, guna memastikan rencana relokasi tersebut tetap berjalan, Alim memberi deadline hingga tanggal 28 Februari. Begitu juga terhadap bus di TOW yang dalam beberapa hari ini mogok beroperasi, Alim berharap para awak bus kembali bekerja seperti biasa.
“Tanggal 28 Februari itu batas waktu terakhir relokasi. Mengingat berbagai sarana fasilitas yang selama ini dikeluhkan juga telah diperbaiki secara perlahan,” kata politisi dari Partai Demokrat (PD) Surabaya ini.
Senada dengan Alim, Anggota Komisi C lainya, Agus Santoso juga mengaku heran dengan lambatnya proses relokasi trayek awak bus ke terminal Tambak Oso Wilangun. padahal rencana tersebut, juga mendapat dukungan penuh dari walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan DPRD.
“Saya tahu kok dalam rencana relokasi ini ada permainan becek di dalamnya,” sentil Agus Santoso.
Menurutnya, tidak adanya aparat yang ikut mengawal kebijakan yang dikeluarkan Dirjen sebenarnya juga mengindikasikan banyak oknum yang “bermain” di dalam rencana relokasi trayek bus Antar Kota Antar Propinsi.
“Kalau demo di DPRD yang jaga ratusan aparat, begitu di hadapkan dengan masalah kebijakan semacam ini semuanya pada menghilang entah kemana,” herannya.
Sementara Kepala dishub Surabaya melalui Sekretarisnya, Dedik Irianto mengatakan sanggup melaksanakan keputusan yang dibuat anggota DPRD Surabaya. “Ya kami sanggup menjalankan dead line tanggal 28 Februari itu. Tapi kita tetap minta persetujuan pimpinan,” ungkap pria yang mewakili Kadishub Eddi saat Hearing dengan Komisi C, Senin (18/2).

Sementara itu, Kepala UPTD Terminal Purabaya May Ronald mengatakan pihaknya menolak jika dikatakan membiarkan bus AKAP yang seharusnya masuk TOW kembali ke Purabaya. Dirinya menjelaskan bahwa awak bus selama ini memiliki dua Kartu Pengawasan Sementara (KPS) atau ijin jalan.
“Ijin trayek mereka di Purabaya belum dicabut, jadi kita tidak bisa menindak. Namun semuanya menunggu perintah pimpinan apakah ditindak atau tidak,” ungkapnya.
Menurut May Ronald, pihak yang berhak mencabut ijin trayek bus AKAP adalah Dirjen perhubungan. Sedangkan untuk bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), yang berhak mengeluarkan ijin adalah Dinas Perhubungan Propinsi Jatim.
Sumarsono Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Darat Dishub Jawa Timur (Jatim) yang terlibat dalam hearing menerangkan, untuk pemindahan trayek dari terminal bungurasih ke terminal TOW bukan lagi kewenangan dari Dishub Jatim.
“Itu kewenangan dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Ditjen Kemenhub RI). Semestinya itu ada penindakan bila mereka tidak mau masuk ke terminal TOW,“ tegas Sumarsono. (K-1/K-4)