Gagas Program Green Building

Tidak ada komentar 174 views

Surabaya, (DOC) – Kota Surabaya selama ini identik dengan slogan “green” yang menandakan sebagai kota yang ramah lingkungan. Diantaranya ada istilah green city, green school dan sebagainya. Identitas Surabaya sebagai “kota hijau” itu bahkan sudah tersohor hingga skala internasional.

Nah, mulai bulan Mei 2013 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan gencar memperkenalkan program baru bernama “green building”. Artinya, bangunan-bangunan di Kota Pahlawan seperti gedung perkantoran, gedung pusat belanja (mal), dan juga gedung pemerintahan, harus memiliki visi sebagai bangunan yang ramah lingkungan.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya, Agus Imam Sonhaji menegaskan, Pemkot selama ini sudah all out mengenalkan program “green and clean” di kampung-kampung sehingga tempat tinggal di Kota Surabaya menjadi lebih bersih dan sejuk. Namun, program tersebut belum diadopsi untuk kawasan perkotaan.

“Mei nanti kita akan kampanyekan gedung yang dibagun kita arahkan menjadi green building. Kita akan menggandeng pakar dari ITS,” tegas Agus Imam Sonhaji di acara Media Gathering dengan tema ‘Surabaya Single Sindow (SSW) dan Green Building’ yang digagas oleh Humas Pemkot Surabaya, Rabu (24/4) siang.

Menurut Agus, sudah saatnya bangunan-bangunan di Kota Surabaya berciri green building. Salah satu parameternya adalah gedung tersebut hemat energy. Apalagi, ke depan, Kota Surabaya akan membutuhkan lebih banyak energy listrik dengan keberadaan monorail dan trem. “Kan lucu jika trem berhenti di tengah jalan karena kekurangan tenaga listrik. Makanya, harus dimulai sekarang. Jika tidak dimulai dari sekarang, efeknya akan terasa pada tahun-tahun mendatang,” sambung mantan Kabag Bina Program Pemkot Surabaya ini.

Sementara Maria Anityasari, pakar dari ITS menegaskan, Kota Surabaya telah menjadi pioneer dalam mewujudkan green city dan eco city. Menurut Maria, bangunan gedung itu berumur panjang, 20-30 tahun. Jika bangunan tidak didesain dengan konsep green building, akan menyumbang pemanasan global. Apalagi, berdasarkan data dari Leadership in Enviromental Design (LEED), bangunan gedung menyumbang sampai 50 persen karbon.

“Untuk bisa seperti itu, yang harus dilakukan yakni memberikan pengetahuan, acuan dan pedoman, memberikan pendampingan teknis, serta memberikan reward dan punishment. Dan yang tidak kalah penting, kegiatan ini bukan upaya sporadis, tetapi masyarakat diberi kesadaran,” ujar Maria.

Setelah melakukan kampanye green building, Pemkot Surabaya akan menyelenggarakan Green Building Award 2013. Nantinya, akan dilakukan evaluasi greenship pada bangunan-bangunan yang ada di Kota Surabaya. Untuk tahap awal, bangunan yang dievaluasi yakni gedung perkantoran dan mal. Setelah itu dilakukan siklus perencanaan greenship dan membuat peta green building di Surabaya. Kemudian disusun roadmap perbaika kualitas bangunan.

“Sebelumnya aka nada workshop dan sosialisasi tentang tujuan, criteria, teknik presentasi. Lalu ada self assessment. Setelah itu, peserta mengajukan proposal,” sebutnya.
Pakar Komunikasi Univesitas Airlangga, Suko Widodo yang didaulat sebagai moderator mengatakan, ide green building itu sangat menarik. Sebab, selama ini, yang banyak ditanam di Kota Surabaya adalah baliho. “Yang terpenting bagaimana cara implementasinya. Atau cara membuat pemilik gedung insyaf,” ujarnya.

Sementara terkait Surabaya Single Window (SSW), Agus Sonhaji mengatakan, program tersebut dilaunching untuk menjawab tudingan pelaku dunia usaha bahwa mengurus perizinan di Pemkot Surabaya ruwet dan berbiaya tinggi. Menurut pria kelahiran Kediri ini, SSW dirancang untuk mempermudah perizinan yang selama ini melibatkan banyak dinas.

“Itu jadi concern kita Makanya, kita memperkenalkan model (SSW) yang menjawab tudingan itu. Kalaupun nanti belum sempurna, ya memang buatan manusia,” ujarnya.

Agus mencontohkan perijinan bangunan restoran. Selama ini, ada banyak perizinan melibatkan berbagai dinas yang harus ditempuh untuk mengurus ijin restoran tersebut. Selain Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, lalu ijin gangguan (HO) di Badan Lingkungan Hidup dan juga ijin Amdal Lalin di Dinas Perhubungan.

“Tujuan kita, kalau perijinan menjadi mudah, maka investasi bisa menjadi baik. Nah, karena lapangan kerja tersedia, akan ada banyak orang bisa bekerja,” sambung dia. (r4)