Gakin Puluhan Tahun di Surabaya butuh Jamkesmas

Tidak ada komentar 152 views
Surabaya (DOC) – Keluarga Miskin (Gakin) yang tingga puluhan tahun di Kota Surabaya, namun belum menjadi warga Surabaya membutuhkan Jamkesmas atau Jamkesda untuk keperluan berobat.
Hal ini terungkap saat Reses anggota DPRD Surabaya Komisi D, Fatkur Rohman, di Jl Kampung Malang Utara Gg 3, RT 4, RW 4, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kamis 11 Oktober 2012.
“Pak Fatkur, saya ini punya banyak tetangga berasal dari luar pulau dan mereka dari keluarga miskin. Mereka sudah tentu tidak memiliki KTP Surabaya dan mereka tidak bisa pulang untuk mengurus perpanjangan KTP di tempat tinggalnya yang jauh (luar pulau), apakah mereka bisa dapat jatah kartu jamkesmas atau urus SKTM di Surabaya?”,tanya Sugiyanto.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Fatkur mengungkapkan bahwa selain lewat kartu Jamkesmas dan Jamkesda, pelayanan kesehatan di Surabaya bagi keluarga miskin dicover dengan SKTM yang dapat diurus secara mudah lewat kelurahan melalui perantara RT dan RW.
“Namanya juga anggaran APBD, pasti untuk masyarakat yang ber-KTP Surabaya, untuk warga yang puluhan tahun di Surabaya dan tidak memiliki KTP tentunya harus diberikan solusi apalagi sudah tidak bisa kembali ke daerah asal”, ujar Fatkur.
Fatkur menambahkan bahwa dia pernah menyampaikan kasus seperti ini ke Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Cipil (dispendukcapil) kota Surabaya,  Suharto Wardoyo. Dan menurut Suharto, secara aturan nya, warga luar daerah yang tinggal minimal tiga bulan saja di Surabaya, harus mengurus Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem).
Pelayanan Kipem digelar di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) di jl Menur. Syaratnya adalah harus ada jaminan tempat tinggal dari kepala keluarga yang merupakan warga Surabaya. Juga ada jaminan pekerjaan yang disertai surat kerja. Plus surat pengantar RT/RW dan juga camat. Untuk pengurusan Kipem, Suharto menyebut dikenai tarif retribusi Rp 10 ribu. Ini sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi penggandaan KTP/akta catatan sipil.
Menurut Fatkur, perihal Gakin yang puluhan tahun dan tidak bisa kembali ke daerah asal, Suharto pernah menyampaikan bahwa jika ada kasus-kasus khusus seperti ini, mohon data bisa dicollect dan nanti dibawa ke kantor dispendukcapil untuk diproses.
“Intinya, Dispendukcapil tidak akan mempersulit tapi harus mengikuti prosedur yang sudah ada jika memang ingin menjadi warga ber KTP Surabaya”, jelas Fatkur.
“Reses ke-3 di tahun 2012 kali ini alhamdulillah bisa dihadiri oleh Bapak Lurah Tegalsari, Djatmika Oetama, SH, Jajaran Pengurus RW 4 dan perwakilan RT-RT di RW 4 kelurahan Tegalsari”, imbuh Fatkur Rohman, yang juga ketua Fraksi PKS Surabaya.
Dalam Reses kali ini Fatkur menjelaskan beberapa permasalahan Surabaya seperti kasus Trafficking dan Prostitusi yang sedang menjadi perhatian publik dan yang tentunya untk solusinya perlu melibatkan peran semua elemen termasuk para ketua RT-RW dan juga para Orang tua, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita.
Fatkur juga menjelaskan beberapa perjuangan yang sudah dilakukannya sebagai anggota Banggar perihal usulan kenaikan tunjangan Bunda PAUD yang naik 2 kali lipat di tahun 2013 juga anggaran permakanan lansia yang naik menjadi 6000 rupian/ 1 x makan, memperjuangkan kenaikan tunjangan 1.790 GTT SDN  serta beberapa advokasi misalkan perihal SKTM di RSUD, pengadaan seragam sekolah yang tidak boleh memaksa wali murid dan retribusi sampah yang tidak naik untuk Rumah Tangga kecil, pasar krempyeng dan PKL.(R9)