BPPD Tingkat Kabupaten/Kota Akan Dibentuk di Jatim

Tidak ada komentar 131 views

Surabaya(DOC)-Sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi wisata unggulan tingkat nasional, promosi pariwisata di Jatim dituntut lebih maksimal. Salah satunya dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) tingkat Kabupaten/Kota.

Kepala BPPD Jatim, Dwi Cahyono mengatakan, mulai dilantik tahun 2010, baru terbentuk 6 BPPD Kabupaten/Kota, diantaranya Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Jember.”Sampai saat ini baru terbentuk 6 daerah, kebanyakan terbentur berbagai kendala yang sama yaitu terkait belum ditunjang dengan keberadaan Perda,”Kata Dwi Cahyono

Masih minimnya daerah yang memiliki BPPD ini, Dwi mengaku pihaknya saat ini gencar melakukan pendampingan, agar pada tahun 2013 separo dari 38 Kabupaten/Kota sudah memiliki BPPD. “Praktek dilapangan, BPPD tidak hanya sekedar melakukan kegiatan promosi.Karena sebagian besar Kabupaten/Kota masih belum siap untuk dipropmosikan.Karena itu BPPD saat ini gencar melakukan asistensi,”ungkapnya.

Dwi menceritakan, selain kendala Perda, kurang maksimalnya peran BPPD di Jatim karena isi Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang pembentukan BPPD dan BPPI terlalu umum isinya. Belum ada petunjuk teknis untuk aplikasi di lapangan. “Meski belum ada juknisnya,Jatim secara nasional pertama terbentuk BPPD. Dan sudah mulai bekerja dengan membentuk kepengurusan daerah,”ungkapnya.

Sementara tugas BPPD sendiri, lanjut Dwi, hanya membantu pemerintah dalam mempromosikan pariwisata di Jatim. Teknisnya tidak melakukan apa yang dialakukan pemerintah. “Seperti untuk mencapai Bromo itu kita menyiapkan beberapa kegiatan yang di kemas sebagai penunjang pariwisata,”imbuhnya.

Pada dasarnya, BPPD Jatim sebagai penyeimbang yang melihat pengembangan promosi wisata dari kacamata dan pemikiran swasta dan pengunjung. Salah satu kegiatannya Jatim travel mart yang digelar sudah dua tahun untuk mempertemukan pengusaha pariwisata. “Juga menyiapkan program diskusi, seperti eksploring East Java, Exiting East Java,”paparnya.

Sementara itu dikonfirmasi terkaitkendala yang dihadapi BPPD Jatim, Ketua BPPI Pusat Wiriyanti Sekamdani mengatakan,saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas segala perlengkapan hukum penunjang. “Tetapi sebenarnya semua permasalahan di daerah, mereka yang lebih mengetahui, karena sifatnya hanya ada garis koordinasi. Termasuk wisata apa saja yang menjadi fokus promosi, BPPD daerah yang lebih memahami,”pungkasnya. (R-12)