Gapeksindo Minta Revisi Regulasi Jasa Kontruksi Segera

Surabaya,(DOC) – Pemerintah nampaknya masih belum serius mendukung pertumbuhan ekonomi di bidang kontruksi yang kini naik hingga mencapai 7,5 persen. Regulasi jasa kontruksi yang telah di tetapkan, dianggap masih lebiral dan belum mampu mengakomodir kepentingan para pengusaha konstruksi bermodal besar, menengah dan kecil.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo), Irwan Kartiwan mengatakan, 7,5 persen pertumbuhan jasa kontruksi untuk tahun ini, merupakan pencapaian tertinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan rata-rata secara nasional yang hanya sebesar 5,3 persen.
Banyaknya pembangunan di beberapa wilayah kota dan kabupaten se Indonesia merupakan faktor penunjang naiknya pertumbuhan jasa kontruksi.
Sektor jasa konstruksi ini, pertumbuhannya masih bisa digenjot lagi untuk menopang ekonomi nasional, jika pemerintah mengimbanginya dengan regulasi yang memadai.
Ia menyebutkan, hingga sekarang, pemerintah masih belum bisa memberikan perlindungan secara merata terhadap para pengusaha kontruksi yang dituangkan ke dalam perundangan-undangan.
“Saya tidak berani berbicara mengenai iklim politis, tapi yang jelas permohonan revisi itu sudah kami ajukan berkali-kali dari berbagai pihak. Namun, belum ada kejelasan yang pasti. Itulah yang melahirkan struktur pengusaha golongan besar, menengah dan kecil itu tidak membentuk piramida normatif,”ungkap Irwan saat dikonfirmasi, Jumat (15/11/13).

Ia mengkuatirkan dengan tantangan kedepan, khususnya tahun 2015, saat AFTA (pasar bebas) diberlakukan di Indonesia. Para pengusaha jasa kontruksi yang bermodal pas-pas an, akan tergerus dengan masuknya jasa kontruksi se-Asia yang akan berkompetisi merebut pasar Indonesia. Menurut Iwan, Klasifikasi kontruksi ber-standar internasional akan di terapkan, yang tentunya akan sulit diimbangi dengan pengusaha golongan kecil.

“Sementara kami baru belajar pada sub bidang itu, namun mereka sudah terbiasa. Dan bahkan, telah dipersiapkan untuk era AFTA ini. Hal ini dikarena kami memang tidak dibina dan dipersiapkan untuk hidup di habitat itu,”keluh Iwan.

Ia juga mengkritik obsesi pemerintah yang kurang tepat waktu pelaksanaan AFTA 2015. Iwan menyatakan, para kontraktor Indonesia di pacu untuk go international. “Namun, kami saat ini harusnya melakukan proteksi, karena orang lain memandang Indonesia ini sebagai market, dan market ini yang harusnya di proteksi, bukan sebaliknya di obral,”kritik Iwan.

Klasifikasi dan kualifikasi yang menganut standarisasi Indonesia, harus di rumuskan sekarang oleh Pemerintah untuk di tuangkan ke dalam regulasi. Menurut Iwan, sudah sewajarnya, jika pengusaha kontruksi dari luar negeri wajib mengikuti aturan di Indonesia. “Karena mereka butuh penyesuaian. Nah, justru ini terbalik, saya justru curiga para penyusun-penyusun regulasi ini sekolah diluar semua dan ingin meng-internasionalkan Indonesia,”cetusnya.(k8/r7)