Giliran Gubernur Jatim Yang di Protes Soal Penutupan Dolly

Surabaya,(DOC) – Para Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari dan warga Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan rupanya tidak main-main dengan sikapnya menolak penutupan lokalisasi Dolly. Tak hanya menggelar unjuk rasa penolakan ke kantor kelurahan setempat, para PSK, mucikari dan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) ini juga mengirim surat penolakan ke Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo.

GRB yang terdiri atas Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independent (KOPI) mengirim surat tersebut pada 12 Mei lalu. Surat tersebut ditembuskan ke DPRD Jatim, DPRD Kota Surabaya serta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Surat penolakan penutupan lokalisasi Dolly bernomor 003/GRB Jatim/2014 itu juga meminta pada Gubernur Jatim, Soekarwo untuk mempertemukan para pihak. Baik yang menolak maupun yang sepakat dengan penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini. Tujuannya, agar tidak terjadi konflik horizontal pada saat penutupan di 19 Juni mendatang. “Sampai saat ini, belum pernah ada dialog antara pemkot (Pemerintah Kota Surabaya) dengan warga di sekitar lokalisasi,” ujar Ketua Umum FPL, Suyitno.

Suyitno menceritakan, dalam beberapa hari terakhir ini, Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana rutin mengadakan dialog dengan RW yang terdampak atas penutupan ini. Diantaranya, RW 3, 6,10,11 dan 12. Sayangnya, dalam dialog dengan warga ini, Wisnu tidak mampu menyampaikan secara lebih detil tentang rencana strategis pemkot pasca penutupan Dolly. Menurut Wisnu, kata Suyitno, warga yang sepakat penutupan, akan mendapat kompensasi yang sesuai dengan penghasilan di Dolly. Jika nanti tidak sesuai, warga maupun pengelola wisma, bisa membuka usaha kembali seperti semula. “Ini jelas pembodohan. Sebab, kompensasi yang nilai kurang dari Rp10 juta hingga kini belum ada,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi FPL lokalisasi Dolly menilai, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila, hanya akal-akalan pemkot membunuh perekonomian masyarakat sekitar Dolly. Menurut dia, lokalisasi Dolly sudah ada sejak 1960-an. Sedangkan perda tersebut baru muncul tahun 1999. “Lokalisasi itu lahir karena masalah sosial di masyarakat tak terselesaikan. Harusnya akar persoalan itu yang harus diselesaikan. Jangan serta merta menutup lokalisasinya,” katanya.

Perempuan yang juga aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim ini menjelaskan, mengacu pada dua lokalisasi yang sudah ditutup, yakni Dupak Bangunsari dan Klakah Rejo, belum ada satupun warga yang menerima kompensasi seperti yang dijanjikan Pemkot Surabaya. Kompensasi yang dijanjikan itu berupa kredit usaha. Pelatihan ketrampilan pada eks penghuni dua lokalisasi tersebut juga gagal. Pasalnya, masih banyak dari mereka yang kembali membuka wisma dan menjadi PSK lagi. “Kami minta gubernur untuk melindungi kami. Kami tidak ingin ada opini negatif yang justru akan mengakibatkan benturan antar warga,” pintanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, M Machmud meminta pada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk tetap menutup Dolly pada 19 Juni mendatang. Pihaknya menyarankan pada orang nomor satu di Surabaya itu untuk menghadapi semua tantangan dalam upaya penutupan ini. Adanya perbedaan pendapat dalam kebijakan ini merupakan hal wajar. Jika ada yang kericuhan, nanti ada undang-undang yang mengatur persoalan itu. Deadline penutupan tanggal 19 Juni itu, selain sudah diketahui olehg gubernur Jatim, juga sudah didukung oleh Kementrian Sosial (Kemensos). “Soal tanggal penutupan itu sebetulnya tidak prinsip, tapi yang penting ada niat untuk menutup dan sudah ada deadline,” katanya. (lk/r7)