Golkar Pecat Aceng, Gubernur Tunggu Rekom DPRD

 Featured, Politik

Jakarta (DOC) – Bupati Garut Aceng HM Fikri yang diberitakan terlibat skandal nikah 4 hari dengan Fany Oktora (18) resmi diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar. Aceng juga dituntut mundur dari kursi Bupati Garut oleh warganya sendiri.

Jubir Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan, Aceng sudah resmi diberhentikan. ”Saya sudah tanya Ketua DPP Bidang Organisasai Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Pak Mahyudin tadi malah dan DPP menindaklanjuti surat dari DPD Jabar yang meminta Aceng diberhentikan,” katanya, Rabu (5/12).

Nurul Arifin mengatakan, DPD Golkar Jabar sudah mengirim surat usulan pemberhentian Aceng dari posisi Wakil Ketua DPD Golkar Jabar sebanyak dua kali. Surat pertama dikirim 10 April 2012 dan surat kedua dikirim pada 3 Desember lalu.

“Kami tidak ingin terbebani oleh anggota semacam ini. Sudah mempermalukan partai, jadi kalau bahasa Sundanya ketempuhan ya, daripada memelihara orang seperti ini lebih baik kita memecat yang bersangkutan,” tegas Nurul.

Sementara Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan terus memantau perkembangan situasi di Garut pasca merebaknya demo menuntut Bupati Aceng HM Fikri mundur dari jabatannya.

Pihaknya tak ingin menunggu terlalu lama untuk menindaklanjuti proses yang terjadi, terutama atas hasil rekomendasi resmi DPRD setempat terhadap nasib Aceng Fikri di tampuk pemerintahan.

“Proses politik di Garut kita tunggu hasilnya. Saya menindaklanjutinya berdasarkan aturan hukum yang tersedia,” jelasnya usai menjadi pembicara kunci pada seminar yang digelar Forum Diskusi Wartawan Ekonomi Bandung (Fordisweb).

Menurut Heryawan, pemunduran Aceng Fikri dari jabatannya membutuhkan kajian tersendiri. Hanya saja, situasi itu tidak bisa dilepaskan dari situasi politik terkini.

Heryawan menambahkan Aceng memang melakukan pelanggaran terkait dengan aksinya. “Dia melanggar etika, kepatutan, dan keteledanan,” jelasnya.

Selain dari gejolak di wilayahnya, Aceng juga tengah terancam mendapatkan sanksi dari Mendagri. Pasalnya, Heryawan telah mengirimkan hasil klarifikasi menyusul pertemuannya langsung dengan Aceng.

“Saya sudah mengirim surat ke Mendagri hasil klarifikasi dengan yang bersangkutan karena yang berhak menjatuhkan sanksi adalah pemerintah pusat. Bahwa ada perkawinan 4 malam betul adanya dan itu merupakan pokok persoalannya,” katanya. (sm/r3)