Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018

Ridwan Kamil yang dikabarkan diusung Partai Golkar di ajang Pilgub Jabar 2018.

Jakarta, (DOC) – Pilgub Jabar 2018 menegang. Partai Golkar dikabarkan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Padahal sebelumnya, Golkar dipastikan mengusung kadernya sendiri, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Hal itu tampak dari beredarnya surat keputusan DPP Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar dan Daniel Mutaqien Syaiffudin sebagai calon wakil gubernur Jabar.

Surat keputusan itu ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal, Idrus Marham. Namun surat itu tidak menyebutkan tanggal, hanya tertulis September 2017.

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi membenarkannya. Menurut Dedi, surat itu baru draf dan belum diberi stempel DPP.

“Betul itu (surat) dari DPP (Golkar) dan keburu ada yang membocorkan,” kata Dedi, Jumat (22/9/2017).

Ditanya soal sikapnya tentang surat tersebut, Dedi mempertanyakan keabsahannya. Dia mengatakan apa benar surat itu ditandatangani Ketua Umum Setyo Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

“Setahu saya ketua umum Pak Setya Novanto lagi sakit jantung, dirawat di rumah sakit. Masa iya sih orang yang dirawat baru operasi jantung masih sempat-sempatnya tanda tangan dan membahas pencalonan gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat, persoalan yang menyangkut hidup 46 juta penduduk Jawa Barat dan kelangsungan Partai Golkar Jawa Barat,” kata Dedi.

Selain itu, lanjut Dedi, rangkaian rapat pembahasan pencalonan yang tertera dalam surat itu diklaim tidak benar dan tidak terjadi.

Dalam surat itu, tercantum keputusan pemasangan Ridwan kamil-Daniel Mutaqien berdasarkan hasil rapat pada 15 Juni 2016 tentang penetapan pasangan calon gubernur, bupati dan wali kota. Lalu 1 Juli 2017, 1 Agustus 2017 dan 4 September 2017 tentang proses Pilkada Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

“Yang ada hanya rapat pada 1 Agustus 2017 dan itu keputusan penetapan saya sebagai calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat,” tandas Dedi.

Dengan demikian, Dedi menegaskan pihaknya masih meragukan keabsahan surat keputusan tersebut.(kcm/ziz)