Gubernur Lantik Sepuluh Pejabat Tinggi Pratama

Tidak ada komentar 70 views

Surabaya (DOC) -Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo melantik dan mengambil sumpah 10 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/6).

Soekarwo dalam pengarahannya mengatakan, kepada pejabat yang baru dilantik diucapkan selamat menduduki jabatan tinggi pratama yang baru tetapi juga harus penuh tanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan dari bangsa dan negara terhadap pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, para pejabat tugasnya harus hadir dan bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. “Jadi tugasnya pejabat bukan mencari-cari masalah tetapi bisa menyelesaikan masalahan,” ujarnya.

Perlu dicermati bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin hari, struktur lingkungan dan strategisnya selalu berubah-ubah, tidak cukup dilakukan dengan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) saja. Tupoksi itu sebagai basis, tetapi bukan seluruh hal yang dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama. Banyak hal yang tidak diatur di dalam tupoksi OPD tetapi telah berkembang di masyarakat.

Seperti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur yang saat ini dipimpin oleh Drajat Irawan, maka dalam menjalankan tugasnya harus memahami semua peraturan yang ada dinas yang dipimpinnya. Kemudian juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum ada di peraturan. Karena pemerintah itu mengurus yang tidak diurus oleh publik. Contohnya perceraian tidak diurus oleh publik tetapi diurus oleh pemerintah.

Di samping itu Disperindag juga harus bisa mengurus permasalahan non privatisasi dengan menciptakan inovasi-inovasi baru kepada masyarakat khususnya di sektor industri dan perdagangan. Karena Fungsi pimpinan itu harus mempunyai pengetahuan yang bisa diimplentasikannnya.

Kemudian kepada OPD yang memimpin di Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus siap di lapangan dan tugasnya adalah selalu memonitor dan hadir di setiap ada bencana. Kemudian harus menguasai musim-musim bencana pada setiap tahun. Karena Jawa Timur merupakan bagian dari daerah yang harmoni dengan bencana. Selanjutnya, harus mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana penanggulangan bencana banjir dipantai utara Jawa Timur dan lain sebagainya.

Selanjutnya yang menempati jabatan di PU Pengairan perlu diketahui Jawa Timur pengairannya lebih kecil dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperempat dari Jawa tengah dan sepertujuh dari Jawa Barat. Kemudian masalah air masih diurus oleh tiga instansi, untuk pengairan skunder dan primer diurus oleh dirjen pengairan, sedang pengairan tersier diurus menteri pertanian. Kemudian air sampai dengan 1.000 kilo liter dikelola oleh kabupaten/kota, 1.000-3000 kilo liter dikelola oleh provinsi dan 3.000 kilo liter lebih dikelola oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kepala PU Pengairan harus bisa bermain disaat sepi dalam menjalankan tugas di bidang pengairan di Jawa Timur.

Sepuluh pejabat tinggi pratama yang dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No 821.2/952/204/2018 adalah, Drajat Irawan menduduki Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sri Agustina Ariandani Direktur RSUD Haji, Anom Surahno Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selanjutnya Moh Abduh M Mattalitti Kepala Dinas PU Pengairan, Dachlan Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Kemasyarakat dan SDM, Suban Wahyudiono Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD), Soekaryo Kepala Biro Admionistrasi Pembanguinan Sekretariat Daerah Jawa Timur. Kemudian Herlin Ferliana Direktur RSJ Menur, Budi Supriyanto Kepala Biro Adminstrasi Sumber Daya Alam dan Benny Sampirwanto Kepala Biro Adminstrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. (D02)