Gubernur Minta Panwas Tegakan Demokrasi

 Featured, Politik

Surabaya,(DOC)-Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo minta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten dan Kota se Jatim yang baru dilantik ikut menegakan demokrasi dan keadilan dengan rasa kejujuran. Dilihat dari fungsinya sebagai lembaga pencegahan bukan penindakan dalam pemilu.
“Panwas harus ikut menegakan demokrasi dan kedailan dengan rasa kejujuran. Karena panwas bekerja sebagaimana fungsinya sebagai lembaga pencegahan bukan penindakan persoalan pemilu,” Kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim dalam sambutan pelantikan Panwas Kabupaten/Kota Se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (6/10).
Proses demokrasi, kata Pakde Karwo, mengajarkan dua hal penting yaitu kebebasan dan kesetaraan. Apabila nantinya terjadi demonstrasi anggota panwas harus menemui demonstran.
“Panwas harus menemui demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor panwas. Jangan sampai nanti tidak ditemui karena masyarakat akan merasa kecewa lebih-lebih melakukan hal negatif,”jelasnya.
Dalam pemilu sering terjadi persoalan yang harus diselesaiakan oleh panwas. Penyelesaian sengketa pemilu, kata Pakde Karwo, tidak perlu diselesaikan melalui kekerasan tapi dilakukan pendekatan terhadap berbagai masalah.
“Musayawarah mufakat adalah salah satu cara lebih penting dari pada voting dalam menyelesaikan persoalan. Musyawarah mufakat adalah salah satu bentuk tindakan pencegahan secara jujur,”katanya.
Bentuk tindakan pencegahan lainya, menurutnya yaitu panwas secara intens memberikan penjelasan dan sosialisasi agar semua pihak saling memahami peraturan. Dialog dengan berbagai pihak diyakini salah satu cara untuk menekan perselisihan.
“Langkah dialog dengan memberikan penjelasan pemahaman aturan kepada berbagai pihak dapat menekan perselisihan. Kita semua ingin Jatim aman,”katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, S.H dalam sambutannya mengatakan tugas-tugas pengawasan dilakukan sesuai dengan tupoksi yang ada. Bila terjadi perselisihan Panwas dengan KPU harus melakukan komunikasi dalam menyelesaikannya.
“Panwas diharapkan bisa meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Panwas berperan untuk pencegahan terjadinya permasalahan dalam pemilu bila perlu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat,” katanya
Sebanyak 28 panwas kabupaten dan kota se-Jatim yang dilantik berdasarkan keputusan Bawaslu Jatim 04-31/SK/Bawaslu-.(r-12/r-7)