Hapus Tenaga Outsourcing, Perusahaan Dipidanakan

Tidak ada komentar 146 views

Surabaya (DOC) – Pemerintah RI sangat serius menghapus sistem tenaga kerja Outsourcing. Dalam waktu dekat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) yang telah direvisi, akan di diberlakukan.
Salah satu point utama Permennakrtrans tersebut, yaitu menghapus perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing di Indonesia.

Menakertrans Muhaimin Iskandar menegaskan, perusahaan jasa outsourcing yang sudah ada saat ini, harus ditutup. Jika tetap melanggar, akan diberikan sanksi.
“Setelah peraturan ini keluar, hendaknya istilah outsourcing tidak dipakai lagi,” ujar Muhaimin Iskandar kepada wartawan usai dialog dengan 34 perwakilan serikat pekerja di Jawa Timur, di Hotel Utami, Sidoarjo, Kamis (2/10/2012).

Menteri yang juga Ketua Umum PKB ini mengakui, sejak 2003 lalu, perusahaan jasa tenaga kerja outsourcing telah menjamur, bahkan banyak juga yang tidak sehat.
Sehingga dengan ditetapkannya peraturan ini, diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi masa depan para pekerja sekaligus kepastian hukum-nya.
Sementara untuk para pengusaha, diminta agar tidak terlalu kuatir terhadap kebijakan baru yang akan segera diberlakukan.
“(Para pengusaha) Tidak usah khawatir mengenai aturan baru menyangkut outsourcing ini, tidak menutup model pemborongan pekerjaan, maupun hubungan kerja langsung melalui perjanjian kerja berdasarkan waktu tertentu,” ujarnya

Menteri Asal Jombang Jawa Timur juga menjelaskan, dalam Permenakertrans nanti, aturan soal pola hubungan kerja, juga dijelaskan secara seksama.
Seperti pemborongan pekerjaan, apakah kontrak kerja berdasarkan waktu tertentu, atau menggunakan perusahaan jasa penyedia yang diperbolehkan oleh Pemerintah.
“Terdapat 5 Perusahaan jasa penyedia yang diperbolehkan dan tertuang dalam Permenakertrans, yaitu, bagian catering, jasa transportasi, jasa pengamanan, cleaning service dan jasa penunjang pertambangan. Selebihnya dihentikan.” katanya,

Lebih lanjut Muhaimin Iskandar menambahkan, bagi perusahaan penyedia (outsourcing) yang diperbolehkan beroperasi, akan diberikan tenggang waktu selama 6 bulan sampai setahun, untuk menyesuaikan peraturan yang baru nanti.
“Kalau ada yang melanggar, sanksinya administrasi. Kalau tidak, ya dicabut izinya. Mengenai urusan sanksi pidana, nanti akan diatur dalam undang-undang,” terangnya. (K3/R-7).