Harus Pantau Reklame Kadarluarsa

Tidak ada komentar 174 views

Surabaya,(DOC) – Kalangan dewan meminta tim reklame melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah reklame yang akan habis masa berlakunya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mochammad Anwar, Kamis (5/12/2013) mengungkapkan, banyak peluang terjadinya kecurangan dalam perpanjangan izin. Pasalnya, menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini, biasanya ada waktu kosong sebelum setelah bulan Desember ini.

“ Jatuh tempo Desember, hingga Januari akhir biasanya berpeluang terjadi praktek kongkalikong, selagi menunggu proses perizinan berlangsung ” ujarnya.

Anwar menegaskan, ketika proses perpanjangan izin belum bisa dilakukan setidaknya pemilik reklame lapor ke tim reklame. Namun apabila tdiak ada kepastian perizinan, Satpol PP selaku penegak perda melakukan penertiban.

“Jika sekian bulan tidak ada perizinan, Satpol PP harus memotong, kan ada jabong (Jasa Bongkar)” tegasnya.

Anggota Komisi A ini mengakui, potensi hilangnya Pendapatan asli daerah dari rekalame akibat praktek KKN dalam perpanjangan tayang reklame yang habis masa berlakunya masih besar. Untuk itu, ia menilai pentignya pengawasan terhadap reklame yang sudah tak mengantongi izin, terutama untuk ukuran besar-besar.

“potensi PAD loses dari reklame masih ada, kadangkala bisa saja satpol PP bermain-main. Dan ini harus diawasi” terangnya.

Ia mengakui untuk memantau penegakkan perda tidak mudah. Namun ia yakin, itu bisa dilakukan karena data mengenai reklame yang sudah mati ada. Untuk memantaunya, kalangan dewan kerapkali meminta laporan soal reklame yang sudah tak berizin itu.

“Yang pasti mereka memberikan info kepada kita. Kita telpon DCKTR, mana reklame yang sudah mati “ katanya.

Modus yang sering dilakukan oleh pemilik reklame agar papan reklame mereka yang habis masa berlakukan agar lolos dari penertiban, dengan rutin membayar pajak.

“Reklame yang kecil-kecil biasanya mati tetap bayar pajaknya” ungkapnya.

Namun sejauh ini menurut pria berbadan besar ini, pihaknya menilai penertiban terhadap reklame ilegal relatif baik. Hanya saja, untuk mengantisipasi praktek KKN dalam perizinan reklame, selain pengawasan pihaknya berharap Dinas Cipta Karya dan Tata ruang mempercepat proses perizinan terhadap papan reklame ya sudah mati.

“Kadangkala ngantri dalam pengurusan perizinan, dalam pembaharuan perizinan Cipta Karya harus cepat” harapnya.(k4/r7)