Hearing Dolly di DPRD Surabaya, Panas

Tidak ada komentar 244 views

Surabaya, (DOC) – Puluhan Anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) hari ini mendatangi gedung DPRD Surabaya. Mereka berharap, lewat hearing (dengar pendapat) kali ini ada solusi yang dihasilkan terkait rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak 18 Juni mendatang.
Namun, dalam dengar pendapat yang difasilitasi oleh Komisi D (pendidikan dan kesra) itu, tidak ada keputusan yang dihasilkan. Mengingat Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Supomo, yang diharapkan hadir justru mewakilkan kepada salah satu staffnya.
“Kami kecewa dengan dengar pandapat kali karena tidak ada keputusan apapun yang diambil,” sesal Anggota FPL Saputro, Selasa (10/6/2014).
Ia khawatir, dengan tidak ada keputusan yang dihasilkan akan memperpanjang perjuangan penghuni menjadi semakin tidak jelas. Padahal, para penghuni dan pekerja dari hari ke hari semakin khawatir dengan rencana penutupan ini.
“Ancaman penutupan semakin dekat. Itu yang kita takutkan,” tandasnya.
Saputra alias Pokemon, mengatakan bahwa ketidak kehadiran Kadinsos dianggap tidak menghargai undangan anggota dewan dan masyarakat yang sedang membutuhkannya. Padahal, sebagai pejabat yang digaji dengan uang rakyat, pada momen seperti ini mereka harusnya ada mendampingi warganya.
“Kami minta kepada dewan untuk memberikan peringatan atau sangsi, jangan hanya bisa menerima gaji saja, tetapi pada saat dituntut pelayanannya terhadap warga malah menghilang,” tegas Pokemon.
Suasana sempat memanas ketika salah satu anggota Komisi D lainnya, Fathur Rahman mendukung rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak.
“Orang yang waras tentu sepakat dengan penutupan ini. Hanya saja proses, substansi dan tahapannya harus dilalui dengan benar,” ujar Fathur.
Pernyataan keras Fatkhur rohman spontan menuai tanggapan keras dari salah satu warga yang meminta untuk meralat kata-kata kasarnya dan sekaligus meminta maaf, karena dianggap tidak pantas diucapkan diruang rapat dewan.
“Apa maksud anda mengatakan seperti itu, tolong anda ralat. Sebab itu tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota dewan,” sahut salah seorang warga.
Merasa terpojok dengan pernyataannya, Fatkhur Rohman langsung mengklarifikasi ucapannya. Ia menjelaskan, bahwa dirinya mengutarakan kata-kata waras jika penutupan lokalisasi dilakukan melalui proses dan substansi yang benar dan disepakati semua pihak, jika sebaliknya atau tiba-tiba menutup maka itulah yang tidak waras. (k1/r4)