Hentikan AS dan Australia Sadap Indonesia, PKB Desak Pemerintah

Jakarta,(DOC) – Penyadapan yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan Australia kepada Indonesia dinilai sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan negara Indonesia. Sebab, penyadapan itu bagian dari penjajahan bidang teknologi informasi Indonesia.
Demikian penilaian itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Marwan Jafar, di Gedung DPR, Jumat (08/11/2013). Sebab, menurutnya, penyadapan itu membuktikan bahwa pihak asing dapat dengan leluasa mengetahui pemerintahan Indonesia.
“Kalau mau jujur Indonesia sudah seperti rumah kaca. Apapun yang ada di Indonesia ini sudah bisa dilihat dan diketahui,” cetus Marwan.
Dia pun meminta agar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bisa menangkal sadapan serta menjaga kedaulatan negara dari pihak asing. Menurutnya, penyadapan itu bagian dari penjajahan terhadap teknologi komunikasi Indonesia.
“Pemerintah harus tegas, sadapan itu sudah masuk penjajahan. Kedaulatan negara itu tidak hanya lewat fisik, tapi kedaulatan negara itu harus dijaga juga melalui teknologi komunikasi. Negara harus menjaga itu, artinya kalau negara sudah disadap berarti harga diri kita sudah hilang,” jelas Ketua DPP PKB ini.
Hal itu, sambung Marwan, akibat dari kinerja institusi negara tidak bekerja secara maksimal. Seharusnya, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Departemen Luar Negeri (Deplu) dapat mengantisipasi terjadinya penyadapan itu.
“BIN, Lemsaneg, tidak berfungsi dengan baik. Indonesia harus membatasi adanya jumlah intelijen asing yang ada di Indonesia. Harus mendeteksi, membatasi intelijen asing yang berkeliaran di Indonesia. Pemerintah punya BIN, Lemsaneg, Kemenlu, itu harus difungsikan,” tegas Marwan.
Disamping itu, lanjut dia, penyadapan itu juga bisa mengganggu stabilitas kebijakan pemerintahan Indonesia. Selain itu, dapat mengganggu hubungan bilateral yang selama ini telah terjaga dengan baik.
“Pihak asing menggangu kebijakan internal Indonesia. Bisa mengganggu hubungan bilateral yang selama ini dengan baik,” bebernya.
Karena itu, Marwan mendesak pemerintah harus bertindak tegas atas penyadapan itu. Dan sekali lagi dia meminta agar pemerintah dapat memberi penjelasan kepada Kedubes AS dan Australia.
“Pemerintah tidak bisa diam, artinya harus memanggil Kedubes AS dan Australia. Hubungan itu harus ada pertanggungjawaban,” pungkas anggota komisi V DPR ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik mantan kontraktor National Security Agency (NSA) Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon.
Pada 13 Agustus 2010 lalu, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Dari website itu, tampak fasilitas penyadapan NSA ada di 90 lokasi di seluruh dunia. Termasuk 74 fasilitas berawak, 14 fasilitas dioperasikan dari jarak jauh dan dua dioperasikan dari pusat dukungan teknis.
Di Asia timur, upaya pengumpulan intelijen AS difokuskan pada China, dengan fasilitas yang terletak di Kedutaan Besar AS di Beijing dan konsulat AS di Shanghai dan Chengdu, Ibu Kota Provinsi Sichuan di barat daya China.
Fasilitas lain pemantauan terletak di kantor diplomatik AS di Taipei. Direktur Jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia David Irvine dan direktur dari Direktorat Sinyal Pertahanan Ian McKenzie, juga telah diberitahu Komite Intelijen Parlemen Federal Australia, atas implikasi potensi kebocoran untuk operasi intelijen Australia.
”Pengungkapan operasi pengumpulan sangat sensitif dan metodologi akan merusak kemampuan intelijen Australia. Di sini juga ada risiko komplikasi serius, dalam hubungan kita dengan tetangga kita,” kata pejabat itu.(co/r7)