Heroisme 10 Nopember

Tidak ada komentar 340 views

oleh: Gugun El Guyanie

Semoga memori bangsa ini masih sehat untuk diajak menengok kembali tragedi 67 tahun silam. Persoalannya, kita sedang mengalami fase menjadi bangsa yang melodramatik, mudah melupakan jasa-jasa dan amal sholeh para pendiri bangsa, mudah melupakan kejahatan koruptor perampok negara, mudah pula terkesima dengan politik pencitraan pemburu kekuasaan sesaat.

Tanggal 10 Nopember 1945, filosofi apa yang dipetik oleh generasi bangsa hari ini? Kita tak kuasa merasakan kegelisahan para founding people yang baru dua bulan memproklamasikan kemerdekaan harus menghadapi kembalinya pasukan sekutu yang diboncengi NICA yang hendak berkuasa kembali. September 1945, Belanda baru saja mendarat di Surabaya dengan kapal perang Inggris Cumberland. Sekitar 10 Oktober 1945, Belanda dan Sekutunya telah menduduki Medan, Padang, Palembang dan Bandung.

Bagaimana mungkin negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, belum memiliki kelengkapan lembaga negara termasuk tentara nasional, tiba-tiba harus menghadapi perang? Sebagai negara yang baru saja ”mem-bai’at” diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, tentu prioritas utama bukanlah membentuk tentara sebagai angkatan perang. Yang ada dibenak para pemimpin nasional ketika itu adalah membangun diplomasi politik untuk mencari dukungan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Tentu yang lebih utama lagi adalah menetapkan konstitusi dan alat kelengkapan negara lainnya sebagaimana keputusan Sidang PPKI (Dokuritzu Zyunbi Inkai)yang pertama 18 Agustus 1945; (1) Mengesahkan UUD 1945, (2) Memilih dan menetapkan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, (3) Sebelum terbentuknya MPR untuk sementara pekerjaan Presiden dibantu oleh KNIP.

Alat kelengkapan negara berupa tentara nasional baru ditetapkan dalam Sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945, yakni membentuk Badan Keamanan Rakyat. Itupun secara riil, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) baru dibentuk menjadi organisasi militer pada tanggal 5 Oktober 1945. Dalam sidang PPKI disebut BKR (sebagai badan), bukan TKR (sebagai tentara), karena Bung Karno memberikan pertimbangan agar tidak mengesankan NKRI bersikap konfrontatif terhadap Sekutu sekaligus memperlihatkan sikap cinta damai dari NKRI.

Dari pertimbangan tersebut, tindakan yang paling logis adalah membangkitkan perjuangan rakyat sipil yang sedang meluap semangatnya untuk mempertahankan republik tercinta. Maka, presiden Soekarno segera mengirim utusan untuk meminta fatwa kepada Rais Akbar Nahdlatul Ulama, yakni Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari yang berdomisili di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Melalui utusannya itu Soekarno bertanya kepada Mbah Hasyim, ”Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah, membela Islam atau membela al-Qur’an. Sekali lagi, membela tanah air?”

Untuk menjawab pertanyaan presiden tersebut sekaligus merespon situasi bangsa, KH. Hasyim Asy’ari memerintahkan KH Wahab Chasbullah untuk menggelar rapat Konsul NU se-Jawa dan Madura untuk berkumpul di kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) di Jl. Bubutan Surabaya. Pada 23 Oktober Mbah Hasyim atas nama HB (Pengurus Besar) NU mendeklarasikan seruan jihad fî sabîlillâh yang dikenal dengan ”Resolusi Jihad” yang memuat lima butir: (1) Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan; (2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan, meskipun meminta pengorbanan harta dan jiwa; (3) Musuh-musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang lagi membonceng tugas-tugas tentara Sekutu (Amerika-Inggris), dalam hal tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia; (4) Umat Islam, terutama warga NU, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia; (5) Kewajiban tersebut adalah “jihad” yang menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam (fardlu ‘ain) yang berada dalam jarak radius 94 kilometer (yakni jarak di mana umat Islam boleh melakukan shalat jama’ dan qasar). Adapun bagi mereka yang berada di luar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak 94 kilometer tersebut (Martin van Bruinessen, 1994: 303-306).

Seruan tersebut pada akhirnya membangkitkan semangat para santri dan ”arek-arek Surabaya” yang berpuncak pada 10 November 1945 yang menjadikan Surabaya banjir darah para martyr (syuhada’). Sebuah pembuktian yang tidak banyak direkam dalam catatan sejarah bangsa, bahwa perjuangan rakyat, perjuangan NU untuk membela kemerdekaan menjadikan kita semua sampai hari ini menikmati udara NKRI yang merdeka ”seratus persen”. Melalui ”Resolusi Jihad”, NU bersama-sama seluruh elemen rakyat, selalu bercita-cita membangun negeri ini menjadi negara demokratis-konstitusional.

Spirit Resolusi Jihad NU hendaknya hadir kembali di tengah rapuhnya kedaulatan bangsa dalam menghadapi intervensi kepentingan asing. Bahkan kolonialisasi gaya baru ini (neokolonialisme) diberikan pintu lebar secara legal-konstitusional melalui intervensi terhadap proses pembuatan sejumlah undang-undang. Anehnya, lembaga-lembaga internasional itu menggunakan isu-isu mulia, semacam isu jesehatan, isu pemberdayaan masyarakat, isu-isu efisiensi pengelolaan anggaran untuk mendikte libido hegemoniknya.

Artinya ada sejumlah produk legislasi yang itu bermuatan kepentingan asing dan di sisi lain sangat menindas kepentingan rakyat sendiri. Sebut saja misalnya UU Migas, UU Investasi, UU Perbankan, UU Perkebunan, dan masih banyak lagi yang undang-undang tersebut mencerminkan ketidakberpihakan pemimpin negeri ini dalam melindungi hak-hak rakyatnya sendiri untuk hidup merdeka di bumi tercinta. NU dalam agenda Munas Alim Ulama di Cirebon bulan kemarin merespon kegelisahan tersebut dengan mengkaji kembali beberapa undang-undang yang dianggap pro kepentingan asing dan tidak memberikan kemaslahatan bangsa. Berpijak pada qaidah ”tasharruful imam ”ala ra’iyyah manuutun bil mashlahah”, NU harus meluruskan niat pemimpin negeri ini agar kembali pada orientasi kemaskahatan rakyat.

Betapa sedihnya Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari beserta ulama lain yang kita rindu ktulusan perjuangannya, jika warisan Resolusi Jihad kini digadaikan demi kepentingan segelintir elit kekuasaan. Maka NU layak mempertimbangkan lahirnya Resolusi Jihad jilid dua untuk berjihad mengusir aktor-aktor asing yang berjubah malaikat tetapi sejatinya adalah syetan-syetan yang membunuh ratusan juta nyawa rakyat.

Selamat merenung di Hari Pahlawan, semoga Tuhan mencatat amal baikmu, mencintai anak cucumu, dan mencintai negerimu, pahlawanku. (*/r4)

* Makalah disampaikan dalam acara bedah buku “Resolusi Jihad NU” yang diselenggarakan PC GP Ansor Kota Surabaya dan www.d-onenews.com, di Surabaya, 7 Nopember 2012.

* Gugun El Guyanie adalah penulis buku “Resolusi Jihad NU”, staf peneliti Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, dan pengurus LPBH PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.