Hukuman Mati Urutan Akhir

 Hukum

 Jakarta (DOC)- Hukuman mati tak seakan berhenti menjadi kontroversi, terlebih belum lama ini pemerintah terkesan mengobral grasi terhadap terpidana vonis mati kasus narkoba Deni Setia Maharwan alias Rafi dan Merika Pranola alias Ola alias Tania.

Komisioner Komnas HAM Saharudin Daming, mengatakan, kontroversi hukuman mati  berlangsung lama. Umumnya penolakan hukuman mati berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebab hak hidup seseorang harus dilindungi, termasuk oleh negara.

Untuk  itu, menurutnya hukuman mati harus diposisikan pada urutan terakhir dalam menjatuhkan vonis.

“Semestinya, pidana mati adalah pilihan akhir dari semua opsi  pada hukum kita. Hukuman mati tidak digunakan untuk semua hal,” kata Saharudin Daming, Minggu (21/10).

Namun, Ia setuju apabila hukuman mati diterapkan bagi pelaku kejahatan yang kerap mengulangi perbuatannya serta memiliki dampak berbahaya bagi masyarakat luas.

“Hukuman mati patut diberikan untuk kejahatan secara keji, mengedarkan narkoba dalam jumlah besar dan berulang-ulang, ada trafficking, asusila, penganiayaan, bahkan pembunuhan,” tegasnya.

Pemerintah sendiri mengaku berhati-hati dalam menerapkan hukuman mati. Tidak hanya itu, di luar negeri pemerintah Indonesia pun aktif membela WNI yang terjerat hukuman mati. Hasilnya, sebanyak 100  WNI yang menjadi terpidana mati lepas dari jeratan hukuman mati dalam kurun waktu Juli 2004 hingga 4 Oktober 2012. Sebanyak 42 persennya merupakan terpidana kasus narkotika. Mereka dipidana mati di Malaysia, China dan Iran.(K-4/R-11/KBR)