Ikadin Tolak RUU Advokad

Tidak ada komentar 127 views

Surabaya (DOC) – DPP Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokad di DPR-RI. Ketua umum DPP Ikadin , DR. Otto Hasibuan, di sela Munas Ikadin Ke-7 di hotel Bumi Surabaya, Sabtu (6/4/2013) mengatakan, perubahan Undang-Undnag yang mengtur masalah advokad tidak memiliki urgensi. Ia menilai aturan yang terdapat dalam undang-undang tidak ada persoalan.

“Tak perlu ada perubahan, undang-undang Advokad masih sesuai dengan kebutuhan kami” ujarnya.

Otto mengungkapkan, beberapa alas an penolakan Ikadin terhadap RUU Advokad, antara lain karena dalam draft yang diusulkan ke DPR, profesi advokad yang sebenarnya termasuk penegak hukum diturunkan derajatnya menjadi mitra penegak hukum. Poin lain, terkait hak imunitas Advokad yang dihilangkan.

“Advokad mempunyai hak imunitas tdiak bisa dituntut dimuka pengadilan, lha in malah dihapus” papar Ketua umum Ikadin yang telah menjabat selama 2 periode ini.

Yang lebih ironis menurutnya, dalam draf undang-undang tersebut member kebebasan organisasi advokad untuk mengeluarkan sertifikat advokad.

“Semua organisasi advokad bisa menggelar pelatihan dan mengeluarkan sertifikat. Nantinya, semua orang bisa bentuk organisasi advokad, artinya advokad menjdi profesi sampah”, tegasnya.

Selama ini, organisasi advokad berjumlah 7, satu diantaranya adalah Ikadin, Kongres Advokad Indonesia (KAI) dan Asosiasi Advokad Indonesia (AAI). Dari sejumlah organisasi advokad itu, Ikadin adalah organisasi advokad yang memiliki anggota paling besar, karena memiliki 113 cabang se Indonesia, dan masing-masing cabang memiliki anggota sekitar 600 orang.

Untuk menggagalkan RUU advokad disahkan menjadi undang-undang, Ikadin telah menyampaikan aspirasi  pada sejumlah fraksi di DPR –RI.

“Kami telah menyampaikan keberatan ke FPKS, FPDIP,FPKB dan beberapa tokoh Partai golkar dan Partai democrat” jelasnya.

Otto Hasibuan mengatakan, agar perjuangan Ikadin tidak berhenti di tengah jalan, dalam Munas, seluruh peserta kembali mengusulkan  perpanjangan kepengurusan, meski  masa bhaktinya sebenarnya telah berakhir tahun lalu (2007-2012). Selama ini, pengurus lama yang telah melakukan komunikasi ke sejumlah pihak.

“Untuk mengantisipasi RUU Advokad seluruh cabang mengusulkan perpanjangan masa bhakti” kata Otto.

Namun demikian, Ia menegaskan, masa perpanjangan hanya berkisar 1  hingga 2 tahun saja. Jika RUU Advokad tidak dibahas lagi, pihaknya akan segera menggelar munas untuk memilih pengurus baru. Pasalnya, ia sendiri telah menjabat sebagai Ketua Ikadin selama 2 periode (2002- 2012).

“Jika ada pengurus baru, perjuangan menolak RUU advokad terkendala , karena butuh waktu untuk konsolidasi”, pungkasnya. (K-4).