IMM Kecam Pemerintah Soal Reklamasi Laut

Tidak ada komentar 37 views

foto : reklamasi laut(ilustrasi)

Jakarta,(DOC) – Ratusan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi tolak reklamasi di depan Kantor Menko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017) kemarin.

Sekretaris DPP IMM bidang Lingkungan Hidup, Aris Munandar mengatakan, pemerintah menawarkan produk kebijakan yang sangat konyol, yaitu menggusur masyarakat pesisir demi memenuhi syahwat kapitalis seolah reklamasi adalah solusi.

Menurut dia, melalui forum internasional maupun di hadapan awak media, Presiden Jokowi sangat kencang menggembar-gemborkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun disaat yang bersamaan juga, kata dia, justru Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan paling terdepan juga mendukung reklamasi.

“Akrobat kedua jawara istana ini pun membuat publik semakin bingung dan menuai sejuta pertanyaan, apakah benar ada matahari kembar? Kok bisa ya menteri melampaui kewenangan Presiden,” ujarnya

Selain itu, IMM juga mengkritik Luhut yang selama ini dianggap hanya menggunakan sudut pandang ekonomi kapitalis dalam melaksanakan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta. “Kami IMM mengkritik Bapak Luhut jangan hanya menggunakan kacamata ekonomi kapitalis kemudian mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup, karena biang pencemaran lingkungan adalah musuh bersama yang harus di perangi,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam pasal 34 UUD 1945 menyerukan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Namun, menurut dia, Luhut justru menyebabkan nelayan menjadi terlantar. Oleh karena itu, DPP IMM sangat tegas menolak sejumlah reklamasi di Indonesia, utamanya di teluk Jakarta, karena reklamasi dianggap bukan solusi yang tepat untuk Indonesia.

Dan kami IMM juga mendesak presiden Jokowi agar mencopot Menko maritim karena memberikan ijin reklamasi berarti tidak Pancasilais karena berbuat ketidakadilan sosial,” katanya.

Sebelumnya, Aliansi Korban Reklamasi (AKAR) juga menggugat Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.

Juru Bicara Aliansi Korban Reklamasi Muhammad Taufiqurrahman mengatakan selain Djarot pihaknya juga menggugat pengembang dari reklamasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Selain Djarot AKAR juga menggugat PT Kapuk Naga Indah serta notaris yang telah membuat perjanjian izin reklamasi teluk Jakarta,” ungkapnya, Selasa(7/11/2017).

Dia menambahkan, perjanjian tersebut dibuat pada masa transisi pergantian Gubernur DKI Jakarta.

“Sebelum Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, perjanjian itu dibuat,” pungkasnya.(yun/r7)