Independensi MK Diuji Selesaikan Sengketa Pemilu

Tidak ada komentar 237 views

Jakarta, (DOC) – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang perdana gugatan pemilu legislatif (pileg) 2014 pada 23 Mei mendatang. MK menerima sebanyak 702 perkara yang diajukan oleh partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Sekretaris Jenderal MK Jenedjri M Gaffar mengatakan, jumlah perkara yang diajukan ke MK pada tahun ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2009. “Terjadi jumlah peningkatan kasus sengketa pemilu yang dilaporkan ke MK. Jika pada tahun 2009 tercatat 628 perkara yang masuk dari 38 parpol, sementara 2014 ini masuk 672 perkara dari 14 parpol nasional dan lokal, serta 30 perkara dari DPD,” paparnya.
Jenedjri melanjutkan, dari perkara yang masuk sebagian besar parpol mempersoalkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disemua propinxi, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta.
Banyaknya perkara pemilu yang diterima MK, sementara waktu penyelesaian gugatan singkat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 30 hari, MK sudah harus memutuskan perkara sengketa pemilu 2014 menimbulkan kekhawatiran akan banyak kompromi dalam keputusan yang dibuat.
“Seluruh parpol hampir semua mempersengketakan ketetapan reapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU disejumlah provinsi. Akhirnya jumlah perkara yang masuk akan sangat banyak. Kekhawatirannya adalah MK akan kewalahan menangani sengketa pemilu, ditambah lagi waktu penyelesaiannya sedikit. Kemudian dengan ratusan perkara yang masuk, hanya ada 9 hakim dan dibagi menjadi 3 panel yang akan menangani kasus-kasus sengketa pemilu ini. Dengan keterbatasan ini, kekhawatirannya adalah akan banyak kompromi dalam setiap keputusan MK,” papar Jerry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia.
Jerry menambahkan, dalam menangani sengketa pemilu diharapkan MK tidak hanya bekerja untuk mengejar tenggat waktu saja. “Jangan seperti KPU, demi memenuhi tenggat waktu proses rekapitulasi suara nasional dikebut penyelesaiannya. Tapi yang ada justru meninggalkan banyak persoalan.” Lanjutnya.
Sementara itu, pengamat politik Andrinof Chaniago mengatakan independensi MK diuji dalam penyelesaian sengketa pemilu 2014. “Setelah kasus suap mantan ketuanya, Akil Mochtar, kepercayaan terhadap MK mampu menyelesaikan berbagai sengketa pemilu diragukan,” ujarnya.
Andrinof menambahkan, ini saatnya MK membuktikan mereka independen dan mampu menyelesaikan kasus sengketa pemilu tanpa ada indikasi suap. Penangkapan terhadap Akil Mochtar yang dilaukan oleh Komisi Pemilihan Umum membuat masyarakat sulit untuk mempercayai lembaga hukum ini.
Sementara itu, Sekjen MK memastikan, bahwa pihaknya akan independen dalam menangani kasus sengketa pemilu yang sudah didaftar ke MK. Untuk memastikan independen tersebut, MK telah menunjuk 9 orang hakim yang akan terbagi dalam 3 panel. Selain itu MK juga sudah membuat aturan, bahwa hakim yang menangani sengketa pemilu tidak akan menangani perkara yang berasal dari daerah mereka sehingga netralitas akan terjaga. (r4)