Indikasi Korupsi Penarikan Sampah Lewat Rekening PDAM

Surabaya,(DOC) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mencium dugaan korupsi di internal managemen Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya disektor retribusi sampah.

Indikasi korupsi itu muncul karena penarikan retribusi sampah selama ini yang dibarengkan dengan penarikan rekening PDAM, tidak disertai bukti pembayaran yang sah, hanya dicantumkan ke kwitansi rekening air. Selain itu, PDAM juga dianggap lembaga yang bukan mempunyai wewenang untuk menarik retribusi sampah perbulan.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, Rohmadi, menyatakan, penarikan retribusi sampah yang dulu pernah dipersoalkan DPRD Surabaya, memang kini tengah diusut secara serius. “Masih dalam penyelidikan. tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) untuk mencari bukti dari adanya dugaan korupsi itu,” ungkap Rohmadi, Kamis(31/10/2013).

Ia juga tidak membantah, soal sejumlah data iuran sampah milik PDAM yang dibawanya untuk proses penyelidikan. “Intinya kami masih pulbaket dan puldata dulu. Nanti kita akan ekspose lebih lanjut,” bebernya.

Terpisah, Ali Musyafak ketua Dewan pelanggan PDAM Kota Surabaya, mengakui, jika penarikan retribusi sampah rawan korupsi. Bahkan dulu, dirinya sempat meminta Kejati Jatim dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penarikan retribusi sampah itu. Mengingat didalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penarikan iuran sampah lewat rekening air PDAM sangat jelas melanggar.

“Kami sudah laporkan masalah itu ke BPK dan menginformasikannya ke Kejati, sekarang tinggal menunggu hasil pemeriksaannnya saja,” ujar Ketua Dewan Pelanggan PDAM, Ali Musyafak.

Menurutnya, PDAM bukanlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas-dinas di Pemkot, sehingga dirinya menilai, PDAM tidak mempunyai hak untuk menarik retribusi sampah.
Selain PP, Perda nomer 17 / 1976 tentang PDAM, yang telah direvisi 2 kali menjadi Perda 14 / 1986 dan Perda 2 / 2009, dijelaskan bahwa ruang lingkup lapangan usaha PDAM adalah perusahaan yang memproduksi air minum standar kesehatan, bukan ngurusi iuran sampah.

Hal senada juga disampaikan oleh, Sekretaris Dewan Pelanggan PDAM Surabaya Darmantoko yang menilai BUMD milik pemkot tersebut juga melanggar Perda 10/2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bab IX tentang tata cara pemungutan retribusi sampah. Dipasal 11 telah disebutkan, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu bisa berupa karcis atau surat tagihan pembayaran rekening air bagi pelanggan PDAM.
Namun, Darmantoko menambahkan, faktanya tarikan retribusi sampah lewat rekening PDAM tidak disertai tanda bukti pembayaran khusus.

“Iuran Palang Merah Indonesia (PMI) saja kalau minta sumbangan ke masyarakat melalui rekening listrik menggunakan karcis yang diplong. Lantas kenapa PDAM tidak melakukan seperti PMI. Ini kan rawan penyimpangan, bagaimana masyarakat mengeceknya,” jelasnya.
Darmantoko menjelaskan, Penarikan tarikan retribusi sampah di kota Surabaya ini, nominalny bervariasi yaitu mulai dari Rp2.000 sampai Rp17.000. “Kami sejak lama sudah meminta agar hal ini diluruskan, jangan sampai masalah ini membuat masyarakat curiga,” ujarnya.

Sementara itu, informasi yang tengah beredar, kasus hukum terkait skandal dugaan korupsi restribusi sampah tersebut sudah disupervisi oleh KPK RI. Bahkan beberapa penyidik KPK telah turun kelapangan untuk mengumpulkan beberapa data dan dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ketua Umum LSM AMAK (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi), Ponang Adji Handoko, mendesak Penyidik Kejati untuk segera menindak lanjuti hasil supervisi KPK RI ini. “Kasus ini sangat menarik bagi KPK RI, karena dugaan korupsi Restribusi Sampah baru pertama kali di Indonesia” ujarnya (spn/r7)