Insiden IW, Wartawan Surabaya Demo Walikota

Tidak ada komentar 125 views

Surabaya,(DOC) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai sikap dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terhadap wartawan salah satu media ternama di Surabaya, berinisial IW soal pemberitaan mobil dinas dianggap sangat berlebihan, dan menunjukkan ketidaktahuannya tentang kerja jurnalistik.
“Reaksi emosional Risma kontra produktif dengan kebebasan pers yang salah satu fungsinya adalah melakukan kontrol sosial,” kata Ketua AJI Kota Surabaya Rudi Hartono, Rabu(16/10/2013) kemarin.
Menurutnya, dalam kaitan berita yang tidak berkenan, hendaknya Walikota menggunakan hak jawabnya untuk dimuat dalam media massa yang dianggap beritanya salah. Soal tidak mau diwawancarai wartawan, lanjut dia, itu memang hak dari narasumber, namun akan merugikan narasumber jika ada berita yang harusnya ada klariifikasi namun tidak memanfatkan klarifikasi itu.
“Boleh saja narasumber meminta tahu apakah wartawan yang sedang meliput itu punya sertifikasi atau tidak karena dewan pers sudah menerbitkan sertifikasi bagi jurnalis di seluruh Indonesia,”katanya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai telah mempermalukan IW di hadapan khalayak, menjelang pelaksanaan rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, terkait pemberitaan mobil dinas.
Sementara itu ditempat terpisah, Sejumlah wartawan yang tergabung dalam solidaritas wartawan Surabaya berencana menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Surabaya. Jumat(18/10/2013) besok siang. Aksi keprihatinan ini, bertujuan sebagai peringatan terhadap sikap arogansi Walikota Surabaya, agar tidak terulang kembali.
Koordinator aksi, S. Wanto saat di temui di gedung DPRD Surabaya, Kamis(17/10/2013) menilai sikap Walikota Surabaya tersebut, sudah merupakan upaya untuk membredel kebebasan pers dalam mengontrol kebijakan pemerintahan.
“Sikap seperti itu, bukan cermin seorang pemimpin. Sikap itu tidak hanya melecehkan pribadi wartawan yang di caci -maki, namun sudah melecehkan profesi wartawan,” tegasnya.
Ia menambahkan seharusnya Seorang Walikota mengetahui mekanisme yang harus ditempuh ketika menghadapi sebuah pemberitaan media.
“Mekanismenya kan ada, jika tidak setuju dengan pemberitaan. Ada hak jawab, ada somasi. Langkah itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan dengan cara kampungan seperti itu,” bebernya.(r7)