Investor Pasar Turi Tak Gentar Dengan Re-Negosiasi Kontrak

Surabaya,(DOC) – PT Gala Bumi Perkasa, investor Pasar Turi siap menerima permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengkaji ulang kontrak kerjasama. Pengembang properti di Surabaya itu berharap, pembangunan Pasar Turi bisa segera dituntaskan dan para pedagang bisa berjualan lagi dengan aman, tanpa ada lagi polemik dikemudian hari.
Corporate Communication PT Gala Bumi Perkasa, Ady Samsetyo mengatakan, bisa terbuka dengan Pemkot Surabaya. Jika ingin ada pembaharuan kontrak, pihaknya siap menerima. Namun yang patut dicatat, kerjasama dengan Pemkot Surabaya tetap bersistem Build-Operation-Transfer (BOT) selama 25 tahun. Perjanjian ini yang tidak bisa diubah. Dengan sistem BOT ini, pemkot tetap tidak punya kewenangan apapun dalam mencampuri urusan Pasar Turi. “Kami sepakat untuk renegosiasi ulang kontrak. Ini kan untuk penyempurnaan perjanjian,” ujar Ady, saat melakukan pertemuan dengan para wartawan di salah satu rumah makan, Jalan Walikota Mustajab, Kamis,(16/10/2014) siang.
Sayangnya, Ady enggan untuk menjelaskan lebih detil poin penyempurnaan apa saya yang dimaksud. Yang pasti, sebagai pengembang, pihaknya akan tetap menyelesaikan Pasar Turi ini sesuai dengan target. Rencananya, bekas pusat grosir terbesar se-Indonesia timur akan selesai pada awal tahun depan. Bangunan ini memiliki sembilan lantai dengan perwajahan yang lebih mirip mall dibanding pasar. Ini terlihat dari lantainya yang berbahan granit dengan seluruh ruangan dilengkapi fasilitas air conditioner (AC). “Tapi, agar pembangunan bisa lebih cepat selesai, saya harap pemkot bisa segera membersihkan TPS (tempat penampungan sementara) yang berdiri disekitar Pasar Turi,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Surabaya, Achmad Zakaria sepakat jika Pemkot Surabaya mengkaji ulang perjanjian dengan investor. Politikus asal PKS ini menyadari bahwa, posisi Pemkot Surabaya sangat lemah ketika berhadapan dengan PT Gala Bumi Perkasa. Pemkot tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat ketika mengambil tindakan dalam menyikapi Pasar Turi, termasuk soal pengambilalihan. Salah satu klausul yang seharusnya dimasukkan dalam perjanjian adalah, ketika investor tidak memenuhi kewajibannya, sangsi apa yang harus diterapkan. Ini yang tidak ada. Kemudian masa pengerjaan bangunan juga tidak disebutkan secara rinci. “Bagian hukum Pemkot Surabaya harus mereview perjanjian dengan investor,” katanya.
Disisi lain, kepercayaan pedagang Pasar Turi pada Wali Kota Tri Rismaharini mulai luntur. Mereka sudah tidak percaya pada orang nomor satu di jajaran Pemkot Surabaya ini bisa memperjuangkan nasibnya. Salah satu pedagang, Supri mengaku, dia awalnya sangat mendukung langkah pemkot mengambilalih Pasar Turi. Harapan pedagang, jika sudah diambil pemkot, maka pengelolaan Pasar Turi akan dilakukan Pemkot Surabaya, bukan investor. Sebagai bentuk dukungan, pedagang sempat memasang spanduk besar yang bertuliskan “Selama Datang Ibu Walikota Tri Rismaharini untuk pengambilalihan dan pengelolaan pembangunan Pasar Turi 14 Oktober”. Lantaran pedagang kecewa, spanduk tersebut akhirnya sudah dicopot. “Pemkot ini tidak tegas. Buktinya, keterlambatan jadwal penyelesaian pembangunan, pemkot ya diam saja dan tidak memberikan sanksi,” keluhnya.
Pedagang lainnya, Taufik juga mengungkapkan hal yang sama. Dia sudah tak percaya lagi dengan Risma, panggilan wali kota Surabaya, Tri Rismaharini. Pasalnya, Risma sendiri mengucapkan dihadapan pedagang di Balai Kota beberapa waktu lalu akan mengambil alih Pasar Turi dari investor. Ternyata, saat pedagang menunggu aksi pengambialihan, justru pemkot menggelar pertemuan tertutup dengan investor. Tentu saja, tindakan pemkot itu membuat pedagang kecewa. Apalagi pedagang sudah menderita karena tujuh tahun tak bisa berjualan. “Pemkot sekarang membentuk tim teknis itu untuk apa. Ini justru pertanda posisi pemkot lemah. Seharusnya pemkot tegas. Mau diambialih ya ambil alih saja,” paparnya. (lh/r7)