Investor Sampah Benowo Dianggap Dewan Fiktif

Tidak ada komentar 125 views

Surabaya, (DOC) – Proses lelang yang dilakukan oleh panitia tender kerjasama Invetasi LPA Benowo yang dimenangkan oleh PT. Sumber Organik untuk pengelolahan sampah menjadi Gas dan Listrik, mendapat sorotan minor dari Menteri dalam Negeri. Rencana Kerja Satuan (RKS) yang tidak mengacuh pada hasil Panitia Khusus (Pansus) dewan tahun 2009 lalu, yang memuat soal anggaran tipping fee, juga dianggap tidak sesuai prosedur.

Disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Erik Tahlele, Mendagri menjelaskan keberatannya dihadapan sejumlah anggota dewan bersama para pegawai Bappeko Kota Surabaya saat kunjungan di Jakarta. Disitu mendagri menjelaskan jika pembangunan LPA Benowo yang mengeluarkan Tipping fee terhadap pihak ketiga yaitu Rp. 56,6 milliar, terlalu besar dan tidak sesuai prosedur.“ Yang jelas saat itu Mendgri sudah mengingatkan jika proyek ini tidak sesuai dengan peraturan atau prosedur,” kata Erik Tahlele. Kamis (10/01/2013).

Untuk itu, lanjut erik, meminta kepada Walikota Surabaya untuk meninju ulang pengelolahan sampah LPA Benowo. Jika proyek ini diteruskan, maka akan berakibat fatal terhadap penggunaan anggaran.“Kalau tidak dibatalkan berbahaya ini sudah melanggar hukum pidana dan sangat berbahaya,” katanya.

Lebih lanjut Erik menyatakan, Pansus awal ditahun 2009 lalu, diketuai Wisnu Sakti dan Seketarisnya Schoirul ALim Anwar, yang hanya membahas soal mekanisme serta cara terbaik pengelolahan sampah. Bekerjasama dengan pihak Investor, merupakan upaya Pemkot agar tidak menggunakan anggaran APBD,malah sebaliknya, kerjasama itu, bisa memberikan keuntung pandapatan.“Seharus dari hasil pansus itu dijadikan acuan buat panitia lelang bukan malah membuat aturan lain. Secara etika pansus waktu itu sudah menjadi komitmen atau keputusan bersama antara Pemkot dan DPRD dan harus dijalankan,” imbuh Erik.

Hal senada juga dikatakan oleh Alfan Khusaeri yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Menurutnya, proses atau tahapan yang telah dilakukan oleh panitia lelang, tidak melalui prosedur dan tentunya melanggar aturan hukum.
Ketua Lelang, Eri Cahyadi yang juga Kepala bagian Bina Program kota Surabaya, lanjut Alfan, telah mengabaikan prosedur lelang yang benar.“ Sekarang yang kami tanyakan persetujuan dewan mengenai tipping fee atau biaya untuk pengelolahan sampah tidak melalui persetujuan anggota dewan. Padahal didalam PP 50 sudah jelas, “ ungkap Alfan.

Alfan menambahkan, sebelumnya, Mentri Dalam Negeri memang telah mengingatkan bentuk kerjasama Pemkot dengan pihak luar yang harus mengacu pada PP 50 tahun 2007 yang mengatur tata cara kerjasama pemerintah daerah di pasal 9. Jika kerja sama Pemkot dengan pihak ketiga itu membebani APBD, maka harus dilakukan melalui Pansus dan mendapatkan persetujuan DPRD. “Anehnya, semua anggota dewan tidak pernah diajak dalam membahas Soal RKS atau MoU yang dilakukan panitia lelang untuk mendapatkan persetujuan, yang kita pertanyakan apakah Pansus untuk memberikan persetujuan MoU pemkota dengan pihak ketiga sudah dibentuk…? Pansus itu tidak ada sama sekali,” ujarnya.

Jika pernyataan ketua lelang Eri Cahyadi lelang invetasi dua hal yang berbeda menurut kalangan dewan hal tersebut merupakan pernyataan yang tidak masuk akal dan selaku ketua lelang tidak paham akan komiten yang telah menjadi kesepakatan bersama antar Pemkot dan DPRD Kota Surabaya.“Betul jika sesuai UU 18 tahun 2000 harus pemkot harus keluarkan uang untuk mengelolah sampah, namun hal ini beda ini bentuk investasi kerjasama. Berarti para pihak yang mau berinvestasi harus mengeluarkan uang bukan malah dikasih uang,”ujarnya.

Sementara itu berdasarkan informasi yang berkembang dikalangan kontraktor menyebutkan, PT. SUmber Organik dibawah naungan PT NOEI yang saat itu mendapat fee dari Badan Lingkungan Hidup luar negeri, karena dikaitkan dengan program hijau PBB.Seharusnya Walikota Risma bisa transparan menjelaskan kepada publik, bahwa PT NOEI atau perusahaan abal – abal ini yang dipakai untuk mendapatkan fee dari badan PBB beberapa lalu sebagai subsidi silangnya.

Supaya lanjutnya sumber yang pernah dekat dengan pentolan partai ini menegaskan hal itu harus diungkapkan agar publik kota Surabaya tahu persis uang APBD yang terpakai berapa miliar. Jangan sampai nanti salah satu menteri dijadikan alasan agar Jakarta tidak padam lampunya menghamburkan uang negara yang mencapai 27 triliun namun tidak ada hasilnya.(R7).