Investor TPA Benowo Dipersoalkan DPRD Surabaya

Tidak ada komentar 145 views

Surabaya, (DOC) – Belum diserahkannya salinan draff perjanjian antara pemerintah kota (pemkot) dengan PT Sumber Organik, dalam pengelolahan sampah di TPA Benowo kembali dipersoalkan sejumlah fraksi di DPRD Surabaya. Salah satunya seperti ditunjukkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
Anggota FPKS Fatkur Rohman menyatakan, partainya sejatinya sangat mendukung rencana pemerintah kota menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolahaan sampah di TPA Benowo. Namun ia kurang setuju dengan penyertaan modal puluhan miliar untuk proyek tersebut.
“Meskipun ramah lingkungan, tapi membebanai APBD kita terus buat apa?. Apalagi, kita kan belum memegang salinan draff kerjasamanya,” kata Fatkur Rohman, Selasa (24/9/2013).
Menurut Fatkur, pengeluaran anggaran yang sedemikian besar untuk TPA Benowo sebenarnya perlu dkaji secara mendalam. Sebab hingga saat ini pihaknya belum menemukan perbedaan yang signifikan dalam pengelolahan sampah di Benowo.
“Dalam undang-undang, kerjasama yng dilakukan daerah atau kota dengan pihak ke tiga harus menghasilkan keuntungan. Terus keuntungan apa yang kita dapatkan. Seandainya rugi kan malah tidak benar,” tegasnya.
Anggota FPKS lainya Reni Astuti juga menyebut pengeluaran anggaran untuk TPA Benowo adalah pemborosan. Reni membandingkan dengan pola penaanganan serupa yang pernah dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar dalam waktu satu tahun.
“Dari awal, fraksi kami memang menolak rencana kerjasama peneglolahan sampah ini,” tegas Reni.
Reni menjelaskan, alasan PKS kala itu menyetujui pengeluaran anggaran tipping fee (biaya penghapusan sampah) TPA Benowo karena mempertimbangkan kepentingan masalah lain yang lebih besar. Yaitu PKS tidak ingin mengganggu pengesahaan RAPBD yang nyata-nyata murni demi kepentingan rakyat Surabaya.
“Pertimbangan kami waktu itu, karena memikirkan nasib rakyat. Sebab kami tidak mau dinilai menghambat proses pengesahaan APBD 2013,” tandas perempuan yang dikenal vokal ini.
Selain FPKS, fraksi lain yang ngotot meminta salinan draff kerjasa adalah fraksi gabungan (Apkindo). Ditemui para wartawan, salah satu anggota F-Apkindo, Sudirjo mengaku hingga saat ini belum tahu hak kewajiban yang didapatkan pemkot. Begitu juga hak dan kewajiban yang mesti dijalankan oleh PT SO.
“Berkali-kali fraksi Apkindo minta salinan draff kerjasama, tapi hingga sekarang tidak dikasih. Kami tidak mau ikut tanggung jawab jika dikemudian hari ada masalah hukum dalam kontrak kerjasama itu,” tegas Sudirjo.
Terpisah anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Masduki Toha menilai, masalah salinan draff yang hingga sekarang belum diterima seluruh fraksi merupakan tanggung jawab dari Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud. Meskipun bukan bertindak sebagai eksekutor, menurutnya Ketua DPRD memiliki posisi untuk melakukan bergaining dengan pemerintah kota.
“Saya tidak tahu, apakah ini karakter Pak Machmud yang tidak tegas atau itu sesuia dengan instruksi dari partainya (Partai Demokrat, red),” ujar Masduki Toha.
Masduki mengingatkan, sikap Ketua DPRD yang terkesan gamang dalam mengambil keputusan sebenarnya sangat berbahaya. Sebab jika masalah ini terus berlarut, itu sama artinya dengan ketua DPRD mengadu domba antara anggota dewan dengan Pemkot Surabaya.
“sekarang di KUA PPAS mungkin dibiarkan oleh kawan-kawan anggota dewan. Takutnya, ketika nanti semua pada protes menjelang pengesahan APBD 2014,” ingatnya.
Terpisah, Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud, membantah tidak memproses permintaan sejumlah fraksi yang meminta salinan draff kerjasama antara pemkot dengan PT SO. Menurutnya, begitu ia memperoleh surat dari Apkindo, dirinya langsung mengirimkan surat ke pemerintah kota.
“Surat tersebut sudah saya tindaklanjuti dengan menanyakan langsung ke Pemkot saat rapat badan musyawarah (banmus). Hanya saja, Pemkot Surabaya baru menjanjikan akan diberikan salinan dokumen perjanjian dalam waktu dekat ini,” bantahnya. (k1/r4)