ISNU Surabaya Minta Penutupan Dolly di Undur

Tidak ada komentar 162 views

Surabaya,(DOC) – Penutupan lokalisasi Dolly hingga kini memunculkan silang sengkarut pendapat antara setuju dan menolak. Apalagi ditambah dua pimpinan pemerintah kota (pemkot) Surabaya berbeda pandangan. Warga Surabaya justru semakin dibuat bingung. Kondisi ini memicu munculnya opini adanya kepentingan politik.

Tidak mau terjebak dalam pusaran konflik kepentingan elit pemerintah, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana (WS), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Surabaya meminta sebaiknya dua orang penting di Kota Pahlawan itu menyelesaikan konflik “rumah tangganya” dulu agar masyarakat Surabaya tidak bingung.

“Pemerintah itu ibarat rumah tangga, kalau ada konflik mestinya mereka (Tri Rismaharini dan WS) selesaikan dululah, dari pada konflik di media itu kesannya tidak bagus,” ujar ketua ISNU Surabaya Rudhy Akhwady, Kamis(22/5/2014) kemarin.

Disharmonisasi pimpinan akan berakibat buruk pada berlangsungnya proyek pembangunan kota. Penutupan Dolly harus dipikirkan matang-matang supaya tidak timbul kesan asal tutup. Lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini menjadi denyut nadi perputaran ekonomi warga sekitar. Bila ditutup tanpa ada perencanaan yang matang dan detail, otomatis hanya akan menambah angka pengangguran di Surabaya.

Pasalnya, mereka yang selama ini menggantungkan hidup terhadap keberadaan Dolly akan kehilangan pendapatan. Ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi keluarga sekaligus pada pendidikan keluarga. Karenanya, pemkot Surabaya benar-benar harus mempersiapkan konsep yang matang akan dijadikan apa pasca Dolly ditutup.

Rudhy mengatakan, pemberian uang pesangon kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) dan para mucikari tidak cukup membantu untuk membantu melanjutkan hidup. Uang yang besarannya sekitar Rp 5 juta sangat minim dibikin modal usaha. Pelatihan keterampilan yang selama ini menjadi program pra penutupan mungkin hanya menjadi varian program.

Perbedaan skill dan keterampilan menjadi salah satu alasan. Ada yang bisa menjahit, ada pula yang memiliki jiwa enterprenership, dan ada juga yang sama sekali tidak memiliki keterampilan apapun. Rudhy mengatakan problem Dolly sangat kompleks. Menutupnya dengan hanya mengambil satu solusi saja bukan langkah yang bijaksana.

“Jadi harus diselesaikan dengan beragam cara, masalahnya ndak hanya satu, kalau diselesaikan dengan satu cara sama saja dengan membunuh warganya sendiri,” terangnya.

ISNU akan mendukung penutupan Dolly dengan catatan Pemkot harus memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masah sampai tuntas. Pendampingan kepada para PSK dan mucikari tidak selesai saat Dolly ditutup. Justru tanggung jawab pemkot benar-benar diharapkan pasca penutupan.

“Jangan sampai ditutup disini muncul tempat pelacuran di tempat lain,” ujarnya.

Rudhy menganjurkan agar pemkot menggandeng para pengusaha. Hal ini untuk mendistribusikan warga sekitar agar mendapatkan pekerjaan. Pemkot harus kreatif mengakomodasi kebutuhan warga sekitar Dolly. Disamping itu, pemerintah harus menggunakan pendekatan persuasif kepada warga setempat.

“Pemkot harus belajar dari penutupan Kramat Tunggak Jakarta, sebelum ditutup pemerintah menampung aspirasi masyarakat, begitu pula pasca penutupan tempatnya akan dijadikan apa, sekarang Kramat Tunggak kan jadi Jakarta Islamic Center (JIC),” tandasnya.

Wakil ketua ISNU Surabaya Yusuf Amrozi menambahkan, pemkot tidak hanya sekedar memberikan pesangon. Tetapi warga sekitar yang hidup dari keberadaan lokalisasi seperti tukang parkir, pedagang kaki lima (PKL), dan lainnya harus dicarikan pekerjaan. “ISNNU mendorong pengusaha ikut bertanggung jawab, untuk alih profesi,” tegasnya.

Yusuf pesimis dengan pembinaan pemkot bisa mengatasi masalah. Justru bisa jadi bila tidak dicarikan pekerjaan, para PSK dan mucikari hanya akan ngecer di tempat lain yang tidak bisa dikontrol pemerintah.
“Artinya pemkot harus mengawal sampai kapanpun, jangan setelah ditutup tidak dikontrol, lokalisasi itu sudah bicara bisnis,” tutupnya.(az/r7)