Jakarta (DOC) – Pihak Istana Kepresidenan menyebut mundurnya Yudi Latif dari kursi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disebabkan alasan keluarga. Hal itu disampaikan Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi SP di kantor presiden, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018), berdasar isi surat pengunduran diri Yudi Latif.
“Isi surat itu sendiri, kebetulan saya baca surat yang bersangkutan, dalam surat mengacu pada surat Pak Yudi Latif peningkatan kapasitas UKP jadi BPIP kemudian disetarakan menteri tentu membutuhkan tingkat kesibukan yang lebih tinggi,” kata Johan Budi.
“Dalam surat itu beliau tidak sanggup karena masih ada urusan-urusan keluarga yang perlu diintensifkan oleh Pak Yudi Latif,” tutur Johan.
Surat tersebut dikirimkan Yudi per tanggal 7 Juni dan sudah diterima di meja Jokowi. Namun Jokowi belum membaca surat tersebut.
“Kalau dari surat belum membaca, karena diterima oleh Seskab dan Sesneg baru tadi pagi. Tapi surat per tanggal 7 Juni tapi baru diterima sekarang,” kata Johan.
Sampai saat pengunduran diri, Yudi belum menerima gaji dan hak keuangannya. Johan belum bisa memastikan apakah Yudi langsung menerima hak keuangan setelah mundur.
“Mereka belum memperoleh hak keuangan, sampai ada keputusan dari menkeu. Selama ini belum menerima gaji baik itu pengarah atau pimpinan BPIP sendiri. Sampai kemarin apakah itu, tentu berlaku mundur,” jelasnya.
Di sisi lain, Partai Gerindra mengaku kaget dan bertanya-tanya terkait kemungkinan penyebab mundurnya Yudi Latif.
“Mengagetkan ya Kang Yudi tiba-tiba mengundurkan diri. Padahal, lembaga yang dipimpin beliau baru dilengkapi struktur, wewenang, dan anggaran yang sudah memadai untuk memulai kerja,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade.
“Tentu ini jadi pertanyaan di masyarakat, apakah mundurnya Kang Yudi ini karena polemik gaji Dewan Pengarah?” ucap Andre.
Menurut Andre, Yudi harus muncul ke publik guna menjelaskan pengunduran diri dari jabatan Kepala BPIP. Selain itu, Andre meminta BPIP mengumumkan ke publik terkait hasil kerja selama ini.
Andre menegaskan, sampai saat ini belum terdengar gaung hasil kerja BPIP. Yang ada, kata Andre, BPIP ‘terkenal’ karena polemik gaji fungsionaris yang tergolong fantastis.
“Mungkin ini perlu penjelasan dari pihak Kang Yudi maupun pemerintah agar tidak jadi kesimpangsiuran informasi. Apalagi, dari awal dibentuk mulai dari masih bernama UKP-PIP sampai BPIP sampai sekarang masyarakat kan belum merasakan manfaat dan keberadaan badan ini,” jelasnya.
“Yang ada malah polemik gaji Dewan Pengarah yang fantastis yang terdengar di kalangan masyarakat,” sebut Andre.(dtc/ziz)