Izin LK KBS di Proses Minggu Ini

Tidak ada komentar 199 views

Surabaya,(DOC) Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memastikan pekan depan sudah bisa mengirim surat pengajuan izin Lembaga Konservasi (LK) Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Kementrian Kehutanan (Kemenhut). Ini menyusul permintaan adanya studi lingkungan terhadap kebun binatang di Jalan Setail Nomor 1 itu sudah dipenuhi.
Orang nomor satu di Surabaya ini menyatakan, jika izin LK sudah dikantongi, maka Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS akan dengan mudah merealisasikan beragam rencana kerja. Mulai dari penambahan satwa dan spesies, perbaikan kandang, program sahabat satwa hingga rencana perluasan areal KBS. Saat ini, beberapa rencana tersebut terganjal lantaran PDTS KBS hanya memegang surat Izin Prinsip. Izin Prinsip ini merupakan tahap awal sebelum mendapat izin LK. “Mudah-mudahan minggu depan (surat pengajuan izin LK) sudah bisa kirim ke Kemenhut. Sebenarnya soal studi lingkungan kan tidak ada masalah. Tapi memang itu butuh waktu,” ujar Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, Jumat(4/4/2014) lalu.
Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menegaskan, sebenarnya KBS tidak memerlukan studi lingkungan. Sebab, KBS ini merupakan lahan konservasi dan sudah ada sejak lama. Bahkan, kebun binatang peninggalan wartawan Belanda ini sudah menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mampu menurunkan tingkat polusi di kota Pahlawan ini. Adapun syarat untuk mendapat izin LK, PDTS KBS harus memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, fasilitas satwa, fasilitas layanan pengunjung, fasilitas kantor pengelolaan dan fasilitas pengelolaan limbah. “Semua sudah terpenuhi oleh kami,” tandasnya.
Disisi lain, Risma meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turun tangan untuk mengaudit keuangan PDTS KBS. Sebab, ditemukan ada laporan keuangan yang janggal. Diatas kertas, terdapat sejumlah uang yang dimiliki KBS. Tapi ternyata, setelah dicek dan ditelusuri, ternyata uang tersebut tidak ada. Keterlibatan BPK dalam audit KBS ini penting agar PDTS KBS bisa dengan mudah melakukan pengelolaan keuangan di kemudian hari. “Saya minta BPK untuk audit KBS. Nanti supaya jalanya enak. Soalnya ada banyak catatan laporan keuangan tapi ternyata uangnya tidak ada. BPK ini penting untuk pengamanan. Biar orang tidak ngomong macam-macam,” ungkapnya.
Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Fuad Hasan untuk studi lingkungan masih ada sejumlah kekurangan, tapi cukup kecil. Mungkin hanya sekitar 5% saja. Namun dia memastikan, kekurangan ini akan dapat diselesaikan dalam minggu ini. Sehingga, pekan depan bisa rampung seperti yang diharapkan wali kota bisa dipenuhi. “Insya Allah minggu depan sudah selesai dan bisa dikirim ke Kemenhut. Setelah diterima Kemenhut, seminggu kemudian kami akan mendapat hasil keputusan dari lembaga tersebut. Studi lingkungan ini penting untuk kami penuhi sebab ini syarat untuk mendapat izin LK,” terangnya.
Terkait keinginan wali kota untuk melibatkan BPK mengaudit keuangan PDTS KBS, Fuad mengaku beberapa waktu lalu ia sudah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur (Jatim). Sayang, BPKP masih belum bersedia dimintai bantuan. Sebaliknya, BPKP meminta pada PDTS KBS untuk memanggil akuntan publik. Pihaknya sudah memanggil akuntan publik. Rencananya, Selasa (8/4) mereka akan datang dan pihaknya akan melihat penawaran mereka. “Memang ada uang seperti yang disebutkan ibu Risma. Tapi, uang itu peninggalan pengelola sebelumnya. Nilai sih sekitar ratusan juta, tapi masih dibawah Rp500 juta,” pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, dari hasil audit yang dilakukan Universitas Airlangga (Unair) terhadap KBS Januari lalu, ditemukan brankas misterius yang dikunci dengan tiga gembok yang berbeda. Brankas itu diduga berisi uang. Namun, dari keterangan beberapa karyawan KBS, tidak ada uang dalam brankas itu. Brankas itu hingga kini masih ada di KBS. Wali kota sendiri telah melaporkan keberadaan brankas itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diselidiki.(lh/r7)