Jadikan Jero Wacik Tersangka, KPK Tak Peduli UU MD3

Jakarta, (DOC) – Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto memastikan pihaknya tak terpengaruh dengan Undang-Undang MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) terkait langkah hukum dengan menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan di Kementerian Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami tak berkepentingan dengan UU MD3. Dasar kami adalah karena unsur satu penyidikan sudah terpenuhi maka kami akan menindaklanjutinya,” tegas Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Hal itu diungkapkan Bambang sekaligus menanggapi soal beberapa poin yang tercantum dalam Undang-undang MD3 dan terkait dengan Jero. Jero diketahui merupakan salah satu menteri yang terpilih menjadi Wakil Rakyat dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali‎ dengan perolehan suara 104.682 suara pada 9 April lalu. Jero sendiri akan dilantik menjadi Anggota DPR pada 1 Oktober 2014 mendatang.
Sementara dalam UU MD3, Pasal 245 ayat (1) menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
Dalam ayat (2) disebutkan bahwa persetujuan tertulis diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 hari. Namun ada pengecualian pada ayat (3) yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tidak perlu meminta izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota DPR jika tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan disangka melakukan tindak pidana khusus.
Ditekankan Bambang, Undang-Undang Tipikor merupakan UU lex spesialis dan berada di luar UU MDE. Sehingga, kata dia, ada atau tidaknya UU MD3 tak akan menghalangi kewenangan KPK dalam menyidik kasus tersebut. “Jika diperlukan, KPK bisa melakukan kewenangan tanpaada rekomendasi DPR,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK Zulkarnaen juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda. Menurut Zulkarnain, pihaknya fokus pada penanganan perkara tanpa mengaitkan dengan UU MD3. KPK, kata Zulkarnaen, fokus pada ketentuan hukum yang menjadi payung tindakan KPK. “Dalam penanganan perkara, pertimbangan kita focus ke ketentuan hukum. Kalau ada hal-hal lain tak usah dikaitkan,” ucapnya.
Jero diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan terkait jabatannya. Surat perintah penyidikan atas nama Jero dikeluarkan sejak tanggal 2 September 2014. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP. (co/r4)