Jangan Abu-Abu Atas Penggunaan Fasilitas Negara oleh Presiden

Jakarta, (DOC) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat sebagai juru kampanye (jurkamnas) Partai Demokrat. Namun, kegiatan presiden ini menuai kritik karena dianggap menggunakan fasilitas negara sepeerti penggunaan pesawat kepresidenan dalam kegiatan kampanye.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan, fasilitas berupa pengamanan, prorokoler, kesehatan, dan kendaraan dinas menjadi hak yang diberikan kepada presiden. “Presiden boleh saja menggunakan pesawat kepresidenan karena itu adalah bagian dari hak protokoler Presiden,” ujarnya.
Daniel menambahkan, Bawaslu juga akan melakukan kaji ulang terhadap penggunaan fasilitas negara oleh presiden ketika sedang melakukan kunjungan kerja, namun ternyata juga melakukan kampanye. “Soal rute presiden yang berubah, yang awalnya melakukan kunjungan kerja, namun setelah itu langsung kampanye ke tempat lain dalam waktu yang sama dengan kunjungan kerjanya, apakah presiden harus gati tranportasi atau boleh menggunakan fasilitas negara saat kunjungan kerja, itu akan kami kaji kembali dan awasi,” paparnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendry Satrio mengatakan, penggunaan fasilitas negara seperti pesawat tidak dianggap sebagai pelanggaran kampanye karena bagian dari fasilitas negara buat presiden. “Siapapun presidennya pasti akan menggunakan fasilitas negara saat kampanye, karena sudah melekat pada Presiden dan itu sudah terjadi dengan kampanye pemilu-pemilu sebelumnya. Namun memang etikanya presiden jangan menggunakan fasilitas negara termasuk pesawat kepresidenan dalam setiap kampanyenya,” ungkapnya.
Hendri menambahkan, penggunaan fasilitas negara sudah diatur dalam undang undang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan terus. Sudah jelas bahwa presiden memiliki standar keamanan sendiri dan jika kemananannya dikurangi siapa yang akan bertanggung jawab jika ada masalah terhadap presiden.
“Namun, kalau saja Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa lebih tegas, pasti kejadian abu-abu seperti ini tidak akan terjadi. Mestinya sekarang ini Bawaslu dan KPU segera melakukan telaah, dan segera umumkan keputusannya. Karena kedua lembaga ini harus tegas, sikapnya tidak boleh abu-abu,” imbuhnya. (r4)