Jelang Unas, Komisi D DPRD Surabaya Himbau Siswa Tak Percaya Bocoran Soal

Surabaya (DOC) – Meski legalitas Wisnu Wardhana sebagai Ketua DPRD Surabaya dipertanyakan, setelah dipecat dari Partai Democrat. Namun tidak semua fraksi di DPRD Surabaya bakal memboikot kegiatan dinas yang ditandatangani oleh Wisnu Wardhana. Salah satu Fraksi yang jelas menyatakan sikap tidak akan mengikuti kunker adalah Fraksi partai Democrat. Anggota Fraksi Partai Democrat, M Anwar, di sela mengikuti kongres Luar biasa Partai Demokrat Di Bali, Sabtu (30/3/2013) mengatakan, seluruh anggota fraksinya tidak akan mengikuti kunker. Sikap itu dilakukan, karena kekhawatiran akan berimbas pada masalah hukum.
“ Kalau perjalanan dinas tidak mungkin (mengikuti) saat ini. Karena pertanggungjawabannya kuatir berdampak hukum” tegasnya.
Anwar yakin, sikap yang sama akan dilakukan oleh fraksi-fraksi lain di DPRD. Ia mengakui, aksi boikot terhadap kunker tersebut mengakibatkan kinerja DPRD terganggu. Namun, menurutnya hal itu tdiak akan berlangsung lama.
“ Tidak lama, setelah 14 hari Surat Pergantian Ketua dewan tidak direspon, Gubernur akan melakukan action” ujarnya.
KLB di Bali dimanfaatkan oleh FPD untuk melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur dalam menentukan sikap, setelah Wisnu Wardhana dan Agus Santoso ngotot bertahan di DPRD.
“Lobi-lobi soal itu ada, tapi orang-orang tertentu (pimpinan) yang melakukannya” terangnya.
Berbeda dengan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDIP justru tetap akan mengikuti kunjungan kerja yang diagendakan. Anggota FPDIP, Baktiono menganggap kegiatan tersebut penting dilakukan karena berkaitan masalah kebijakan.
“Ini tugas, sifatnya penting. Melalui Kunker kita telah belajar masalah penganggaran pendidikan dari Jembrana, Bali dan Sistem GTT-PTT dari Tebing Tinggi’ ungkapnya.
Ia menegaskan, FPDIP tidak latah mengikuti sikap Fraksi Partai Demokrat, karena Wisnu Wardhana dianggap masih sah sebagai Ketua DPRD.
“WW (Wisnu Wardhana) masih sah. Belum ada SK (pemberhentian) Gubernur Jawa Timur dan prosesi pelepasan yang bersangkutan” kata Ketua Komisi D.
Baktiono menambahkan, seluruh anggota fraksinya paham aturan di dewan. Untuk itu, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.
“Kita ikuti aja. Anggota FPDIP tahu semua, karena sebelum menjadi anggota dewan kita telah dibekali masalah aturan di dewan” jelasnya. (K-4)