Jelas Melanggar, Dibiarkan Pemkot Surabaya

Tidak ada komentar 169 views

Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya rupanya tak pernah serius menanggapi ngototnya pemasangan reklame videotron oleh PT Warna Warni Media di jembatan penyeberangan orang (JPO) Embong Malang. Buktinya, videotron itu masih saja berdiri di JPO tersebut. Selain itu, sudah jelas pemasangan di ruang milik jalan (Rumija) melanggar aturan.

Ini disampaikan anggota Komisi C DPRD Surabaya Reni Astuti. Menurut dia, kalau masalah JPO argumentasi awalnya adalah urgensi. Dan berdasar kajian-kajian, khususnya dari Dinas Perhubungan, kalau itu benar-benar dibutuhkan dan bukan atas kajian dengan potensi bisnis. JPO itu dibutuhkan di tempat itu untuk keamanan dari lalu lintas dan frekuensi orang yang lalu lalang sangat banyak.

“Yang tak benar adalah kepentingan JPO itu ditumpangi dengan bisnis. Di JPO itu didirikan videotron. Padahal sudah jelas kalau di Rumija itu tak boleh ada retribusi apapun. Kalau menyangkut videotron tentu kaitannya harus ada SIPR jika memenuhi syarat ada media reklame di situ. Kalau tak ada retribusi maka kemanfaatannya apa untuk Pemkot. Sementara SIPR itu banyak kajian dari SKPD,” tanya Reni.

Keberadaan videotron itu, selama tak ada retribusi tentu gratis. Yang untung adalah pemilik videotron dan Pemkot yang dirugikan. Kalau ada yang masuk ke Pemkot, itu berdasar apa. Retribusi sesuai UU 28/2009 dan Perda Retribusi saat ini kan sudah tak ada penarikan di Rumija dan daerah milik jalan.

Informasinya, untuk penyelenggaraan reklame di Rumija, memang butuh SIPR. Dan SIPR itu juga harus ada Surat Perintah Wali Kota (SPW). Kabarnya SPW untuk reklame itu juga sudah mati. Tapi kenapa Pemkot tak pernah bertindak tegas terhadap reklame di JPO tersebut? (co/r4)