JPRR Tuding KPU Langgar UU Pemilu

Tidak ada komentar 4 views

Kantor KPU.

Jakarta, (DOC) – Pengisian data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diwajibkan oleh KPU sebagai syarat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 dinilai melanggar UU Pemilu. Penilaian itu disampaikan Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR).

JPPR mengakui jika kewajiban mengisi Sipol sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017, namun tidak diatur atau dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Faktanya, KPU menjadikan Sipol sebagai syarat wajib. Cara pandang KPU tersebut bisa saja dinilai sebagai langkah berkemajuan, namun perlu diingat bahwa KPU harus bekerja sesuai dengan perintah Undang-undang. Sipol yang diterapkan KPU jelas berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan,” kata Koordinator Nasional JPPR, Sunarto, Rabu (11/10/2017).

Tahapan verifikasi yang menerapkan Sipol, lanjut Sunarto, sebenarnya sudah diberlakukan sejak Pemilu 2014, namun tidak bersifat wajib.

Sunarto mengakui, langkah KPU dalam mewajibkan Sipol adalah upaya untuk menertibkan sistem administrasi partai politik.

Selain itu, Sipol dapat mendeteksi kegandaan dalam partai politik dan antar-partai politik. Deteksi juga bisa dilakukan apabila ada pengurus partai yang tidak memenuhi syarat seperti anggota TNI, Polri, ASN, di bawah 17 tahun, dan belum menikah.

Kendati demikian, sistem yang berupaya mempermudah dalam melakukan verifikasi ini tidak boleh menerobos sistem yang berlaku dan memberatkan parpol dalam melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu.

“Selain sistem Sipol tidak ada payung hukumnya, Sipol juga tidak dapat diakses publik sehingga melemahkan partisipasi publik dalam verifikasi parpol yang berpotensi adanya kongkalikong antara calon peserta pemilu dan peyelenggara,” ucap Sunarto.

Sunarto mendesak KPU untuk segera mencabut PKPU yang mewajibkan Sipol sebagai instrumenverifikasi. Ia meminta agar KPU memiliki alternatif mekanisme pendaftaran secara manual.

Sunarto juga mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi tahapan verifikasi parpol.

Sebab, hingga saat ini, belum ada Peraturan Bawaslu yang mengatur bagaimana cara mengawasi verifikasi parpol sebagai rujukan pengawasan yang akan dilakukan.

“Kondisi nyata belum adanya perbawaslu verifikasi parpol menjadi indikator bahwa Bawaslu lalai dalam hal pengawasan terkait terbitnya PKPU tentang SIPOL,” kata Sunarto.

Komisioner KPU Viryan sebelumnya mengingatkan agar partai politik mengikuti mekanisme yang ada agar bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019. Mekanisme tersebut salah satunya wajib untuk mengisi data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI.

“Kenapa harus entry data dulu di Sipol dan baru bisa daftar. Dengan isi Sipol semua semakin jelas. Tidak ada lagi kondisi salah paham, sudah lengkap,” kata Viryan.

Viryan menegaskan, semua Parpol yang akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 wajib dan tidak terkecuali harus mengisi Sipol terlebih dulu. Jika tidak, maka parpol dipastikan akan absen di Pemilu mendatang.(kcm/ziz)