Kader PDIP Nglurug KPU Jatim

Tidak ada komentar 163 views

Surabaya, (DOC) – Puluhan kader PDIP yang tergabung dalam Pejuang dan Pelaku sejarah PDIP Surabaya-Jatim, (Rabu 17/10/2012) nglurug KPU Jatim. Mereka mendesak KPU Jatim mengungkapkan fakta mengenai keberadaan status alamat dan kantor DPD PDIP Jatim yang dipakai sekarang ini, sebelum disahkan menjadi parpol peserta pemilu legislatif (pileg) dalam verifikasi faktual.
Kordinator Pejuang dan Pelaku sejarah PDIP, Zulfi Aswan menegaskan sesuai fakta dan buku tanah nomor B 8745143 kepemilikannya masih atas nama Dimmy Haryanto dan belum diserahterimakan kepada pengurus PDIP untuk dijadikan kantor DPD PDIP Jatim seperti sekarang ini.
Bahkan ada rencana gedung dan tanah tersebut dijual. “Kalau yang terjadi seperti itu, otomatis DPD PDIP Jatim tidak memiliki kantor. Sesuai aturan yang ada, maka PDIP terancam tak bisa mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang,”tegasnya.
Selain itu, lanjut Zulfi, dalam verifikasi faktual, parpol diminta mencantumkan kepengurusan, keterwakilan perempuan serta keberadaan kantor parpol bersangkutan. Sebaliknya , dengan meruntut sejarah yang ada maka dipastikan DPD PDIP Jatim tidak memiliki kantor. Kalaupun itu dipaksakan, maka hal tersebut bisa dianggap pemalsuan dan kebohongan publik.
Sesuai UU 8/2012, seyogyanya pengurus PDIP Jatim dapat menjelaskan statusnya dan menjalankan amanat UU, sebagaimana parpol lain yang menunjukkan secara jelas identitas maupun keberadaan sebenrnya terhadap kantor yang dipakai parpol, dan khususnya PDIP Jatim, apakah hak milik, sewa atau pinjam pakai.
“Tadi pagi (kemarin, red) Pak Dimmy Hariyanto mengatakan sama sekali tidak ada yang dilakukan terhadap status kepemilikan kantor DPD PDIP Jatim, dan saya bersama kawan-kawan jajaran pengurus yang lama supaya dijual,” ungkapnya.
Terpisah, Direktur Perencanaan Keuangan Logistik dan Urusan Rumah Tangga KPU Jatim, Sayekti Suwandiyah menegaskan untuk saat ini pihaknya belum bisa memberikan keputusan. Namun protes tersebut dapat menjadi masukan bagi KPU Jatim yang nanti akan melakukan verifikasi faktual. Dimana verifikasi faktual dilakukan mulai 26 Oktober sampai 3 Nopember 2012.
“Kami akan menyimpan seluruh dokumen yang dibawa teman-teman PDIP. Selanjutnya saat dilakukan verifikasi faktual, KPU akan mencocokan data yang ada dengan kondisi sekarang. Karenanya untuk saat ini kami belum bisa memberikan jawaban,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto menjelaskan untuk memutuskan apakah sebuah parpol menjadi peserta pemilu atau tidak ada di KPU RI. Sebaliknya KPU Jatim terkait masalah PDIP misalnya hanya sekedar melapor saja setelah dilakukan verifikasi faktual.
“Yang pasti untuk status kantor bisa milik sendiri, sewa atau hak pakai. Terkecuali jika dalam verifikasi faktual, antara dokumen yang diserahkan ke KPU dengan kondisi lapangan berbeda, maka KPU bisa menulis tidak memenuhi syarat. Sedang untuk keputusannya penuh menjadi hak KPU RI ,”tegasnya. (R-12/R-4)