Kajati Jatim Tak Berkomentar Soal Vonis Bebas La Nyalla

Surabaya,(DOC) – Kerja keras Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk mengungkap Keterlibatan La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Wilayah Jatim akhirnya kandas, setelah Mantan Ketua Kadin Jatim dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi oleh  Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Selasa(27/12/2016).

Meski demikian, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung  menyatakan hormat terhadap putusan Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta, yang di ketuai oleh Sumpeno.

Maruli mengaku masih memiliki 14 hari untuk melakukan upaya hukum lainnya. “Kita hormatilah putusan pengadilan, kita masih memiliki waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum,” ujar Maruli saat dikonfirmasi sejumlah media.

Maruli enggan berkomentar banyak terkait pertimbangan amar putusan hakim, lantaran belum mendapat laporan dari anak buahnya. ” Saya baru melihat dari televisi, jadi belum bisa berkomentar banyak,”sambungnya.

Masih menurut Maruli, dari informasi yang ia dapat bahwa lima hakim yang mengadili La Nyalla dua diantaranya setuju dengan tuntutan jaksa sedangkan tiga lainnya tidak setuju. “Dua hakim yang setuju dengan tuntutan Jaksa adalah hakim adhoc sedangkan tiga hakim yang tidak setuju adalah hakim karier,” ujar Maruli.

Maruli juga diam ketika ditanya soal intervensi dari pihak lain atas vonis bebas La Nyalla. Ia hanya mengatakan bahwa publik bisa mengetahui sejak penyidikan kasus ini. ” Kalau soal unsur lain, sejak proses penyidikan. Kan sudah pada tahu, sampai praperadilan lima kali,” tukasnya sambil senyum.

Sebelumnya, La Nyalla dituntut jaksa selama 6 tahun penjara. Jaksa menuduh La Nyalla telah  terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri dengan total Rp 1.105.577.500. Modusnya yaitu menjual saham Bank Jatim yang dibelinya dengan menggunakan dana hibah Pemprov Jatim kepada Kadin Jatim dengan harga yang lebih tinggi. Saat ini, tuduhan tersebut dipatahkan oleh Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat yang di ketuai oleh Hakim Sumpeno.(pr/r7)