Kapan Polemik Risma Usai?

Jakarta, (DOC) – Polemik kepemimpinan di Kota Surabaya masih belum juga usai. Persoalan yang berkepanjangan ini akhirnya mengundang perhatian DPR RI untuk membantu mencari jalan keluar.
Komisi II DPR RI rencananya besok (26/2) akan menggelar rapat untuk membahas masalah yang tengah dihadapi oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Rapat itu juga diagendakan akan dihadiri oleh Risma, Menteri Dalam Negari Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya dan pimpinan DPRD Kota Surabaya.
Keterlibatan DPR dalam kasus Risma mengundang pertanyaan dari tokoh masyarakat Jawa Timur Effendy Choirie. “Apa relevensi DPR terlibat dalam kasus Risma? Seharusnya masalah ini dibahas oleh internal partai yang mengusung Risma. Kalau ada masalah tentang kepemimpinan dia, sebaiknya dibicarakan oleh partai. Itu cara yang lebih elegan. Kelompok luar juga jangan memprovokasi dan jangan mengambil keuntungan dari kegelisahan Risma, itu kurang etis,” ujar Ulama NU yang biasa disapa Gus Choi ini.
Sementara menurut mantan Walikota Pasuruan Aminurokhman persoalan ini harus dipisahkan apakah murni kasus politik atau memang ada kesalahan prosedur dalam pemilihan wakil walikota. “Kasus ini murni politik atau ada prosedural yang salah. Jangan sampai ini berkembang menjadi isu yang dipolitisasi oleh oknum tertentu. Jika ini masalah tentang prosedural birokrasi, maka mendagri harus mengevaluasi. Jika DPR masuk ke masalah ini, maka DPR hanya sebagai pengontrol dan memberi rekomendasi bagi masalah ini, bukan menjustifikasi,” ucap Aminurokhman.
Berlarutnya persoalan di Kota Surabaya juga mengundang perhatian Praktisi Hukum Taufik Basari. Menurutnya kasus kepemimpinan di Kota Surabaya harus segera diselesaikan sehingga pemerintahan bisa bekerja dengan baik. ”Apapun itu persoalan harus segera diselesaikan, sehingga tidak mengganggu kerja Risma”, ujar Taufik.
Alumni Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat ini menambahkan sebagai seorang walikota, Risma harusnya mempu menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di daerahnya, termasuk masalah kepemimpinan ini. Selain itu Risma juga harus menghadapi persoalan politik. “Menurut etika politik, Risma wajib melakukan perlawanan terhadap hal-hal yang tidak tepat. Tapi, jangan sampai hal-hal politis mengganggu kerja dia. Maka dari itu, peran perlawanan Risma juga penting. Jangan mengalah hadapi persoalan ini, tunjukkan sikap orang yang menerima amanah sebagai pemimpin. Persoalan ini menunjukkan bahwa adanya kebuntuan politik,” tutup Taufik. (r4)