KBS Siap Dieksekusi Pemkot Juli 2013

Tidak ada komentar 103 views

Surabaya, (DOC) – Pemkot sepertinya tidak main-main soal ancamannya yang bakal menarik lahan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Hal itu, dibuktikan dengan telah dikirimnya surat kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) beberapa saat yang lalu.
Dalam surat yang dikirimkan ke kementerian kehutanan itu, secara tegas pemkot Surabaya telah memberikan dead line (batas waktu) selama 30 hari kepada Kemenhut supaya segera mengeluarkan ijin konservasi.
“Kalau dalam waktu 30 hari, ijin konservasi belum juga diturunkan. Maka, pemkot akan menarik lahan KBS,” ancam Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya, Widodo Suryantoro.
Sementara sebagai antisipasi jika lahan KBS tidak segera dikosongkan, secara tegas Widodo Suryantoro menyatakan pemerintah kota bakal menggandeng pihak yang berwajib serta Satpol PP guna melakukan eksekusi secara paksa.
“Setelah lahan KBS kosong. Kita akan membuat kebun binatang yang baru, yang tidak mengharuskan kita mengajukan ijin konservasi. Bahkan, kita sekarang menerima banyak tawaran satwa, baik dari dalam maupun luar negeri,” tegas Widodo.
Begitu juga ketika Kemenhut meminta ganti rugi terhadap seluruh properti serta fasilitas yang ada di atas lahan kebun binatang, menurut Widodo, pemkot Surabaya juga telah menyiapkan dana sekitar Rp 10 miliar sebagai gantinya.
“Makanya, saat ini akmi meminta direksi perusahaan daerah taman satwa (PDTS) KBS untuk tidak menyentuh kebun binatang dulu. Biar semuanya clear dan jelas. Setelah itu, baru direksi PDTS yang mengambil alih,” tandasnya.
Widodo mengungkapkan, sebenarnya selama ini pemerintah kota telah megikuti seluruh intruksi yang diberikan Kemenhut. Diantaranya soal pembentukan badan usaha serta dibentukanya direksi PDTS sebagai syarat turunya ijin dari kementerian kehutanan. Sayangya, begitu permintaan kemenhut diikuti samapi saat ini ijin yang diminta belum diberikan.
“Jujur, walikota memang tidak bersedia melakukan mediasi dengan Stany Soebakir. Sebab, pemkot merasa tidak punya masalah apapun dengan Stany. Apalagi, masalahnya sekarang sudah masuk ranah hukum,” ungkap Widodo Suryantoro.
Senada dengan Widodo Suryantoro, Kabag Hukum pemkot Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menyatakan, selama ini pemrintah kota telah serius dalam upayanya mendapatkan ijin dari Kemenhut. Tidak heran, jika kemudian Walikota Surabaya memiliki espektasi tinggi surat tersebut segera diturunkan oleh Kemenhut.
“Tapi sayangnya, kami malah diminta menyelesaikan konflik Stany Soebakir dan Basuki,” sesal Yayuk, panggilan Maria Theresia Ekawati Rahayu.
Oleh karena itu, sebagai langkah terakhir yang ditempuh pemerintah kota, akihrnya pada tanggal 29 Mei pemkot Surabaya mengirimka surat kepada Kementerian Kehutanan. “Langkah mengambil alih lahan KBS terakhir guna menyelematkan aset pemkot,” tandas Yayuk.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Rusli Yusuf, meminta pemerintah kota tidak gegabah dan lebih lunak dalam menjalin komunikasi dengan Kemenhut. Sebab berdasarkan informasi yang diterima anggota DPRD, selama ini pola komunikasi yang dilakukan pemerintah kota sangat kasar.
“Makanya, sering saya katakan pemkot jangan sering melawan,” ujar Rusli Yusuf.
Kerena, bagaimanapun juga yang berhak memberikan ijin konservasi adalah kementerian kehutanan. untuk itu, tidak ada salahnya jikapemkot mengikuti saran Kemenhut agar permsalahaan Stany Soebakir dituntaskan telebih dahulu.
“Saya pastikan. Jika pemkot tetap bersikukuh mengambil alih lahan KBS. itu sama artinya membunuh riwayat Kebun Binatang Surabaya,” ingat legislator asal Partai Demokrat (PD) itu.
Anggota Komisi B lainya, Eddy Rusianto meniali jika langkah pemkot yang bersikukuh hanya mendapatkan lahan KBS, adalah langkah yang tidak tepat. “Jika yang mau diambil hanya lahanya saja, maka namanya nanti bukan KBS lagi,” tegas Eddy Rusianto. (k1/r4)