KBS Tetap Akan Direbut Pemkot Surabaya

Tidak ada komentar 147 views

Surabaya, (DOC) – Keinginan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengambil alih lahan kebun binatang Surabaya (KBS) sepertinya tidak bisa diganggu gugat. Ditemui usai rapat paripurna istimewa Jumat (29/6/2013), wali kota kembali menegaskan bahwa pemkot serius dengan rencananya tersebut.
“Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, jika hingga dead line (batas waktu, red) yang kita berikan ijin konservasi belum diturunkan. Maka, pada tanggal 1 Juli lahan KBS akan kita ambil secara paksa,” tegas wali kota.
Tri Rismaharini menyatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika pemerintah kota secara resmi mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Diantaranya dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Sebenarnya SDM yang sudah ada sudah cukup bagus. Tapi, akan kita tingkatkan lagi agar ke depan pengelolaan KBS bisa jauh lebih baik,” terangnya.
Namun demikian, Risma, sapaan Tri Rismaharini memastikan ada beberapa perbedaan antara pengelola lama dengan yang baru. salah satunya adalah soal konsep manajemen yang akan diusung. “Saya pastikan manajemen KBS yang baru nanti bakal lebih profesinal dan modern,” cetus Risma.
Terkait berlarutnya masalah yang ada di kebun binatang Surabaya, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu mengaku kerap mendapat pertanyaan dari sejumlah duta negara sahabat yang datang ke Surabaya. “Bahkan saya sampai malu, karena sering ditanya soal masalah KBS,” imbuhnya.
Sementara soal adanya relokasi beberapa satwa di kebun binatang Surabaya, Risma secara tegas mengaku heran dengan pemindahan itu. Menurutnya, lahan yang ada saat ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menampung satwa yang ada di KBS sekarang.
“Memang, ada rencana memindah parkir KBS ke Terminal Joyoboyo. Langkah itu dilakukan juga semata-mata untuk memperluas lahan KBS. Jadi, salah besar jika ada yang bilang KBS kekurangan lahan,” tandasnya.
Lebih jauh, ia juga akan melibatkan lembaga audit iendependen guna mengaudit seluruh yang ada di KBS. mulai dari satwa hingga sarana dan prasarana yang ada di atas lahan KBS. “Tapi itu nanti, setelah KBS dikelola pemkot,” tukas Risma.
Wakil Ketua Komisi B (perekonomian) DPRD Surabaya, Tri Setijo Puruwito mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu mendatangi Kementerian Kehutanan untuk bertemu Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang mengeluarkan izin pengelolaan KBS.
“Sayangnya, dalam audiensi itu kita gagal bertemu langsung,” ungkap Tri Setijo Puruwito.
Sementara mengenai sebagian satwa yang sudah di pindah jelang pengambilalihan KBS dari Tim Pengelolaan Sementara KBS bentukan Kemenhut ke Pemkot Surabaya, Tri Setijo berharap seluruh pihak bersabar terlebih dahulu.
“Sekarang tidak enting gagah-gahan siapa yang benar dan salah. sekarang yang terpenting adalah menyelematkan nasib KBS. Makanya, pihak-pihak yang selama ini berkonflik di antaranya perkumpulan satwa atau mantan pengurus KBS agar bisa mencabut gugatannya di pengadilan tinggi,” pinta legislator asal Pertai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (k1/r4)