Kejaksaan Serius, KPK Harus Turun Tangan

Tidak ada komentar 180 views

Surabaya, (DOC) – Pakar hukum pidana Universita Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana pesimis kasus dugaan korupsi pembebasan lahan MERR II-C kawasan Kecamatan Gununganyar terus berlanjut ke meja hakim. Dia khawatir, tim Kejari tidak serius dalam menangani kasus itu. Bisa jadi, dalam perkemabangannya nanti, tim penyidikan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Pria asli Bali ini mencontohkan kasus pelepasan aset milik PT Garam yang di SP3 oleh tim penyidik Kejati Jatim. Padahal dalam kasus itu sudah menetapkan tersangka. Alasannya karena tidak cukup bukti untuk terus diproses ke meja hakim alias di persidangan pengadilan negeri (PN). “Lihat itu kasus PT Garam di SP3, nanti kasus ini (MERR II-C) kayak PT Garam,” katanya kemarin.
Menurutnya, ada dalanga utama di balik kasus itu. Sebab, yang ditetapkan sebagai tersangka hanyalah pejabat bawahan. Sedangkan mereka sebagai pelaksana dari atasan atau pimpinannya. Bisa jadi kepala dinas bahkan, sekkota, dan walikota Surabaya bisa diseret. Sebab, pejabat inilah yang memberikan persetujuan dalam penganggaran dana pelepasan lahan untuk MERR II-C.
“Proyek itu ada pimpronya, pimpro apa kata kepala dinas, sekkota dan walikota, itu seharusnya juga disidik, tapi lagi-lagi bergantung dari keseriusan kejaksaan,” katanya.
Dia meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan atensi. Bahkan KPK juga harus membantu bahkan mengambil alih penanganan kasus itu. Sebab, bila tidak, kalaupun berlanjut ke pengadilan, jaksa hanya mampu menjerat pejabat bahawan saja. “Paling yang dijebloskan cuma yang kecil-kecil saja, atasanya ndak,” tandasnya.
Dalam kasus ini tiga tersangka telah mendekam di hotel prodeo. Kasi Pidsus Kejari Surabaya Nurcahyo Jungkung Madyo menjelaskan, penahanan terhadap tiga tersangka karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tiga tersangka yang dijebloskan ke hotel prodeo yakni, Satuan Tugas (Satgas) di Dinas Bina marga dan Pematusan berinisial OF, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial ED dan koordinator Satgas pembebasan tanah berinisial DW, yang belakangan diketahui merupakan Djoko Wiyono.
Tiga tersangka ditahan secara terpisah. OF dan ED ditahan di Rutan Klas I Medaeng, sementara DW ditahan di Lapas Klas I Sidoarjo di Porong. Mereka ditahan terpisah dengan alasan factor keamanan. “Ada kekhawatiran dari penyidik jika mereka akan merusak barang bukti atau melarikan diri. Ini sesuai pasal 26 KUHAP,” jelas Nurcahyo.
Untuk diketahui, Pemkot Surabaya menggelontorkan dana tak kurang dari Rp 30 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan MERR II-C pada 2013 lalu. Hingga bulan Oktober 2013 diketahui jika baru 111 dari 300 persil yang sudah dibayarkan ke warga.
Dalam penyidikan di Kejaksaan, diketahui ada penggelembungan ganti rugi hingga mencapai Rp 700 juta. Dana itu diduga sebagai bentuk gratifikasi agar warga mau menjual lahannya ke Pemkot Surabaya. Satgas terkait diduga juga melakukan pemotongan uang ganti rugi yang digelembungkan dalam kasus ini. Camat Gununganyar bersama Lurah Gunung Anyar, juga diduga turut terlibat dalam penyimpangan anggaran proyek pembebasan lahan ini. Mereka telah diperiksa dalam proses penyelidikan dan penyidikan. (ist/r4)