Keluar Lapas, Musyafak Rouf Kembali Ngantor Ke Dewan

Surabaya – (DOC) Setelah sekitar 1,5 tahun menghuni lapas porong, hari ini Senin (29/7/2013) Musyafak Rouf menghirup udara bebas. Namun setelah keluar dari lapas, pria yang masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD ini langsung menuju gedung dewan. Di ruang kerja Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf, mengungkapkan niatannya untuk kembali mengantor di dewan, meski sebelumnya Gubernur Jawa Timur telah memecat dirinya karena telah menjadi narapidana dalam kasus gratifikasi dana japung sebesar 720 juta rupiah. Musyafak beralasan, hingga saat ini SK dirinya sebagai pimpinan dewan belum dicabut.

“Saya tetap ngantor, karena saya pimpinan DPRD. Sk saya ada dua, pimpinan dan anggota. Jika diganti harusnya pimpinan dulu, setelah jasi anggota baru diganti, itu prosedurnya” jelasnya kepada para wartawan.

Untuk itu ia mengancam akan menggugat gubernur jawa timur, jika pergantian antar waktu dirinya tetap dilakukan.

“Jika Pak Gubernur khilaf gak apa-apa, wonge wis muleh. Tapi jika diambil sumpah jabatan saya gugat” tegasnya dengan nada tinggi.

Musyafak yang datang ke gedung dewan didampingi anggota keluarganya menganggap surat gubernur jatim tentang PAW tidak manusiawi dan bertentangan dengan peraturan perundangan. Ia menilai keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlakunya sejak turunnya keputusan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi bersalah dirinya dalam kasus jasa pungut tidak masuk akal. Menurutnya keputusan hukum tidak bisa berlaku surut . Ia menolak mengembalikan gaji dan tunjangan yang ia terima sejak tahun 2011 saat menjadi terpidana, sebelum ada keputusan tetap yang menyatakan ia kalah dalam gugatannya nanti.

“Hak-hak saya sebagai politis saya perjuangkan. SK Saya masih ada, kecuali dicabut. Jika dalam persoalan hukum nantis saya kalah, meski saya cicil (gaji dan tunjangan) ” pungkasnya.

Pernyataan musyafak dibenarkan koleganya Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Wisnu Sakti Buana. Wisnu sakti mengatakan, pemecatan anggota merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jika Surat pemecatan Musyafak sebelumnya tturun dari DPC PKB Surabaya, maka yang bersangkutan mempunyai hak untuk protes.

“Pecat dan bebas tugas itu kewenangan DPP, itu sesuai AD ART Partai. Tapi kalau sanksi dan sebaginya bisa dari DPD atau DPC. Jika Pak Musyafak dipecat cabang punya hak untuk protes” jelasnya saat duduk disamping Musyafak.

Ia menegaskan, untuk PAW anggota dewan yang menjabat pimpinan DPRD, sesuai prosedur pergantan dilakukan ditingkat pimpinan dahulu, kemudian melepas keanggotaannya.

“SK pergantian Pimpinan dulu baru PAW anggota, perkara turunnya berbarengan gak-apa-apa” ujar putra Mantan Sekjen DPP PDIP Ir. Sucipto.

Pria yang akrab disapa WS ini mengungkapkan, hingga paripurna hari ini (senin (29/7/2013) nama Musyafak rouf masih tercantum dalam daftar pimpinan dewan.

“Sampai paripurna ntadi, nama Pak Musyafak masih tercantum. Saya hanya pegang legal formal” tegasnya.

Namun, Wisnu mengungkapkan, dampak pendiriannnya memegang azas legal formal itu pula sehingga ia dianggap membela Wisnu Wardhana saat dicopot dari jabatannya.

“Kemarin saya dituduh mbelani WW, tapi semua akhirnya tahu saya pegang legal formal” terang Ketua DPC PDIP Surabaya. (K-4)