Kemendagri Minta Kontrak Pengolahan Sampah Benowo di Hentikan

Surabaya,(DOC) – Alokasi dana APBD kota Surabaya untuk tipping fee pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo yang terangkum dalam anggaran multi years atau tahun jamak, mulai menarik perhatian Kementrian Dalam Negeri)Kemendagri).
Total tipping fee yang akan dikeluarkan pemkot selama 20 tahun, yang jumlahnya bakal mencapai Rp362 miliar, diminta untuk dievaluasi kembali, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
Pernyataan Kemendagri ini, terungkap saat pimpinan DPRD serta sejumlah pejabat pemkot, Rabu (9/10/2013), melakukan konsultasi.
Unsur pimpinan ikut konsultasi yaitu, Ketua DPRD Moch Machmud, serta dua wakil ketua dewan, yakni Whisnu Sakti Buana dan Akhmad Suyanto. Sementara pejabat Pemkot yang ikut adalah Sekretaris Kota Hendro Gunawan, Asisten III Sekkota M Taswin, Kabag Hukum Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Chalid Buhari, dan Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Eri Cahyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum Kemendagri Sudan Arif yang menemui para pejabat Pemkot dan Dewan menyatakan, kontrak kerjasama pengelolaan Sampah TPA Benowo, dianggap salah.
“Profesor Sudan (Sudan Arif) pada pimpinan DPRD dan pejabat pemkot yang datang konsultasi mengatakan bahwa putusan pimpinan DPRD, waktu itu ketua DPRD Wishnu Wardhana dan wakil ketua DPRD Whisnu Sakti Buana untuk menyetujui kontrak kerjasama pengelolaan sampah adalah salah,” kata sumber di internal DPRD, Selasa(15/10/2013).
Menurutnya, persetujuan tidak boleh diberikan atas nama pimpinan dewan, namun lembaga dewan melalui rapat paripurna. “Karena menyangkut penggunaan APBD diatas Rp10 miliar, harusnya dibentuk pansus. Itu yang disampaikan Profesor Sudan,” sambung sumber itu.
Sudan juga mengingatkan dewan melangkah terlalu jauh lantaran mengurusi teknis pengelolaan sampah. Padahal ini menjadi kewenangan eksekutif.
“Masalah lain yang disorot adalah kontrak kerjasama antara pemkot dengan PT Sumber Organik sebagai pemenang tender berdasar keputusan pansus yang kala itu diketuai Whisnu Sakti Buana. Wakil ketua dewan itu tidak boleh menjadi ketua pansus. Ini yang juga menjadi perhatian Profesor Sudan,” tambah sumber itu.
Oleh karena itu, pihak Kemendagri menyarankan supaya keputusan pimpinan DPRD tentang kontrak kerjasama pengelolaan sampah dengan PT Sumber Organik sebagai pihak ketiga dibatalkan, dievaluasi.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Moch Machmud membenarkan saran dari Kemendagri soal kontrak kerjasama pengelolaan Sampah TPA Benowo. “Hasil konsultasi ini akan kami sampaikan ke anggota. Cuma masih menunggu waktu kapan. Kalau tidak ada agenda lain, pekan depan,” kata Machmud, kemarin.
Mantan wartawan ini menyebut Kemendagri minta DPRD Surabaya memperbaharui persetujuan kontrak kerjasama antara pemkot dengan PT Sumber Organik.
“Persetujuan kontrak antara pemkot dengan pihak ketiga sebenarnya sudah ada, yaitu nomor 64 tahun 2009, ditandatangani Pak Whisnu Sakti Buana, wakil ketua dewan. Surat persetujuan ini menindaklanjuti surat wali kota tertanggal 11 November 2008 yang isinya meminta DPRD menyetujui kontrak kerjasama. Persetujuan yang sebelumnya ada terlalu jauh, masuk hingga teknis,” rinci mantan ketua Komisi B ini.
Machmud juga membenarkan jika Kemendagri telah mengingatkan dalam persetujuan kontrak yang diperbaharui nanti, dewan tidak boleh mengurusi masalah teknis. Pasalnya, jika dikemudian ada penyimpangan terkait isi atau teknis kerjasama, maka DPRD akan terseret.
Lain halnya jika sebatas memberikan persetujuan kerjasama, maka dewan tak akan bisa terlibat. “Profesor Sudan menyontohkan daerah-daerah yang DPRD-nya kesandung masalah karena sengaja dilibatkan kepala daerah,”jelasnya.
Berbeda dengan sikap Kabag Hukum Maria Theresia Ekawati Rahayu yang lebih memilih menjawab tidak tahu, ketika ditanya soal hasil konsultasi ke Kemendagri tersebut.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, untuk pengelolaan sampah di TPA Benowo, Pemkot memang berkewajiban membayar tipping fee ke PT Sumber Organik sebagai pemenang tender. Tipping fee diberikan sebagai biaya pengolahan sampah.
Tipping fee akan diberikan selama tahun jamak selama 20 tahun. Pada 2012, pemkot mengucurkan Rp56 miliar, dan 2013 akan dikucurkan Rp57 miliar, yang sebagian telah terbayar yaitu sekitar Rp31 Milliar.(r7)